Kementerian Sosial cabut izin ACT

Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pencabutan dilakukan terkait dengan penggunaan dana yayasan yang diduga melanggar hukum.

Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi mengatakan, pihaknya menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan ACT. Saat ini, pemeriksaan tengah dilakukan untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut.

“Jadi, alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial. Sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru, akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu (6/7).

Pencabutan izin PUB ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Muhadjir Effendi, Selasa (5/7).

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan alasan pencabutan izin PUB ACT. ACT disebut melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Dalam pasal tersebut, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Namun, ACT diketahui menggunakan rata-rata 13,7% dari dana donasi.

"Angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%," tutur Muhadjir.

Sementara, PUB bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

Keterangan tersebut diperoleh Kemensos saat mengundang pihak ACT untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan pada Selasa (5/7). Adapun pihak yang hadir yakni Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan.

Selain itu, Muhadjir menambahkan, pemerintah akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain. Hal tersebut dilakukan guna menghindari kejadian serupa terulang, khususnya di lembaga yang mengumpulkan dana dari umat untuk kepentingan sosial.

"Untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali," ujarnya.