Anggota Komisi I DPR: Keselamatan WNI di Afghanistan harus jadi prioritas

Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Afghanistan usai kelompok Taliban menguasai seluruh wilayah.

Sukamta menyebut keselamatan WNI, baik yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun yang sedang bekerja di Afganistan secara umum harus menjadi prioritas saat ini.

"Keselamatan mereka harus jadi perhatian dari pemerintah. Walaupun ada jaminan keamanan dari Taliban namun seperti adagium "peluru tidak punya mata", harus diwaspadai dan di pantau perkembangan WNI, bila perlu dan memungkinkan segera dilakukan evakuasi," kata Sukamta kepada Alinea.id, Kamis (19/8).

Sukamta juga mendorong, Indonesia menjadi juru damai di Afghanistan pasca perang, demi menjalankan peran Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif. 

Sebab, akhir perang antara Taliban dengan pemerintahan Afganistan yang didukung oleh Amerika Serikat dan NATO menyisakan banyak masalah. 

Perang telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat dan tentara, ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi, sosial dan pendidikan rakyat Afganistan.

"Sebagai penguasa Afganistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afganistan kembali secara damai. Pemerintah Indonesia perlu untuk berperan aktif dalam rekonsiliasi damai di Afganistan," ujar politisi PKS ini.

Selain itu, ia meminta, pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bersama masyarakat Internasional untuk mendorong Taliban agar tidak lagi menjadikan Afghanistan sebagai tempat berlindung kelompok-kelompok teroris seperti Al Qaeda dan ISIS.

"Perang terhadap terorisme global melawan ISIS, Al Qaeda, dan kelompok terorisme lainnya harus dilakukan oleh pemerintah Afganistan yang dipimpin oleh Taliban. Hal ini dilakukan agar tidak terulang perang panjang yang merugikan rakyat Afganistan," tandas Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini.