Ketua KPK absen dalam debat wawasan kebangsaan

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, batal berdebat dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Jenderal polisi bintang tiga itu tak hadir sampai acara dimulai di ruang pers Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 14.00 WIB.

"Pak Firli tidak berani memenuhi undangan hari ini," kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, yang memandu acara secara langsung seperti dikutip dari Youtube Jakartanicus, Jumat (4/6).

Dalam debat mengenai wawasan kebangsaan hanya Giri yang memenuhi undangan, sedangkan Firli tidak hadir sampai acara selesai. Selain Kurnia, acara itu rencananya dimoderatori jurnalis Najwa Shihab yang hadir secara virtual atau dalam jaringan.

Saat menunggu kedatangan Firli, Giri menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Di antaranya kejanggalan pelaksanaan asesmen alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN itu berlangsung.

Giri termasuk 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK. Dia menduga ada perlakuan berbeda saat tes berlangsung. Terkaan itu muncul saat menanyakan proses wawancara 75 orang yang tidak lulus dan 47 menjawab. 

Menurut Giri, dari 47 orang tersebut ada 13 pegawai melalukan tahap wawancara di ruang nomor dua. Seperempat dari 47 orang diwawancara oleh orang yang sama, yaitu di ruang nomor satu dan tiga.

Giri menduga dari penyusunan ruang telah menunjukkan yang lulus hanya di bilik tertentu, padahal ruangannya ada 30. Di sisi lain, durasi interview berbeda juga, ada yang 10 menit dan 2,5 jam. Bahkan, dia menunggu di ruang kosong sendirian selama dua jam sebelum wawancara berlangsung.

"Pak Sujanarko (Direktur Pembinaan Jaringan Antar-Komisi dan Instansi nonaktif KPK), Novel Baswedan (penyidik nonaktif KPK), saya, Kasatgas-kasatgas (kepala satuan tugas) itu rata-rata diwawancara di ruang nomor dua," ujarnya.

"Kalau ini tes yang istilahnya sama, saya pikir perlakuannya juga mestinya sama. Walaupun secara tertulis tesnya sama, tetapi interview dan background check saya pikir tiap orang berbeda. Jadi kami menduga kuat bahwa orang-orang ini memang sudah ditarget dari awal," imbuhnya.

Atas dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan TWK, Giri dan 74 pegawai telah melaporkannya ke berbagai pihak. Di antaranya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Ombudsman, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Alinea.id sudah menghubungi Firli ihwal debat ini. Namun, sampai berita ini ditulis yang bersangkutan belum merespons pertanyaan yang diajukan.