Ketua PBHI minta Polri bereskan persoalan institusional di balik kasus Brigadir J

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani meminta Polri fokus membereskan persoalan antara obstruction of justice dan persoalan etika dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Menurutnya, kedua persoalan tersebut perlu diperjelas melalui pro justitia.

Julius mengatakan, pro justitia memperjelas peristiwa yang terjadi. Ini terkait dengan terungkapnya perencanaan pembunuhan dan para tersangka, hingga alat bukti dan hasil autopsi terhadap jasad Brigadir J.

"Pro justitia yang kemudian ditutup dan dikunci dengan cerita yang fix, cerita yang benar, dengan didukung alat bukti dan lain sebagainya yang belakangan telah ditemukan, ini membuat cerita lamanya kelihatan," kata Julius dalam diskusi daring, Senin (22/8).

Menurut Julius, pro justitia yang ditutup dengan kebenaran cerita akan menunjukkan peristiwa mana yang merupakan obstruction of justice, dan peristiwa mana yang melanggar etik.

"Dari pro justitia yang sudah jelas jalan cerita aslinya, kita tahu jalan cerita mana yang direkayasa," ujarnya.

Dikatakan Julius, dalam hal ini Inspektorat Khusus (Irsus) bertugas untuk melihat pihak-pihak yang menjalankan rekayasa tersebut. Terkuak, nama-nama yang terlibat dalam rekayasa peristiwa pembunuhan Brigadir J merupakan "rezim Propam" di bawah kendali Irjen Ferdy Sambo.

"Tunggu apa lagi ini diselesaikan? Kalau ini cerita utamanya sudah jelas, segera bungkus. Selesaikan itu, bawa ke persidangan etik profesional dan persidangan pidana dengan kejaksaan, lalu persoalan-persoalan yang besar jadi tidak saling tumpah tindih," jelas Julius.

Adapun persoalan-persoalan besar yang dimaksud Julius yakni isu seperti judi online, narkoba, atau tambang ilegal yang terkait dengan Irjen Ferdy Sambo dan sejumlah jajaran kepolisian lain.

Oleh karena itu, Julius menilai perlu dibentuk tim khusus yang berfokus menangani persoalan ini. Sebab, menurutnya, apabila melibatkan pihak internal dalam institusi kepolisian, maka dibutuhkan pihak eksternal.

"Artinya ini butuh pihak eksternal untuk memeriksa. Presiden Jokowi bersama DPR RI membentuk timsus, betul enggak ada dugaan konsorsium yang dalam tanda kutip disebut mafia," ujarnya.