Keuskupan Timika tolak label teroris terhadap KKB

Keputusan Presiden Jokowi melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris disesali Keuskupan Timika. Sebab, pendekatan militer akan berdampak lebih buruk terhadap kondisi keamanan di Papua.  

Dalam pernyataan resminya, Keuskupan Timika meminta, Jokowi melakukan identifikasi kelompok KKB secara benar dan serius agar tidak mengorbankan masyarakat sipil.

"Dan untuk itu kami menolak label teroris kepada KKB," kata Administrator Keuskupan Timika, Pastor Marthen Kuayo dalam rilis pers yang diterima Alinea.id, Selasa (4/5).

Marthen menjelaskan, ada tiga alasan Keuskupan Timika menolak pelabelan KKB sebagai teroris. Pertama, dengan label teroris, ruang demokrasi yang selama ini mati suri akan benar-benar mati di tanah Papua. Kedua, perjuangan akan "Papua Tanah Damai" selama ini akan ternoda.

Ketiga, sebelum menetapkan KKB sebagai teroris, ada serangkaian kejadian beruntun yang patut diduga adanya sebuah skenario. Seperti penembakan seorang pedagang, penembakan pesawat MAF, penembakan seorang tukang ojek, penembakan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen Anumerta I Gusti Danny Karya Nugraha, dan terakhir penembakan tiga prajurit.  

Selain itu, Marthen mengungkapkan, sebagai pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Timika, pihaknya sangat sedih dan menyesal atas tanggapan pemerintahan Presiden Jokowi memerintahkan aparat keamanan untuk menangani konflik di Papua.

Menurut dia, pendekatan militer akan berdampak lebih buruk terhadap kondisi keamanan di Papua. Sebelum ada perintah langsung dari Jokowi dan penetapan KKB sebagai teroris, sudah banyak sekali korban dari pihak masyarakat sipil, ditembak mati karena disangka, dikira, dan ternyata salah tembak.

"Contohnya, ketiga saudara yang mati terbunuh di RSUD Kabupaten Intan Jaya, sebulan lalu. Contoh lain, seorang gila bernama Kuligi Mirip ditembak mati di Dugusiga, Intan Jaya oleh aparat gabungan TNI/Polri dan diberitakan sebagai anggota KKB," ujar dia.

Marthen juga meminta, Presiden Jokowi dan pimpinan keamanan agar lebih terbuka memberitahukan siapa sebenarnya KKB. Alasannya, identitas KKB masih samar dan menimbulkan banyak pertanyaan.

"Seperti apakah KKB itu bukan sekelompok milisi? Atau apakah KKB itu bukan TPNOPM yang ingin memisahkan diri dari Indonesia? Atau mungkin sebuah kelompok yang lain sama sekali?," tegas Marthen.

Di sisi lain, Marthen juga meminta pimpinan keamanan dan para pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Operasi Papua Merdeka (TPN/OPM) untuk menahan diri, melakukan gencatan senjata dan bersama-sama mencari jalan penyelesaian yang lebih bermartabat, lebih manusiawi, terbuka, dialogis dan saling menghargai.