Kisruh pembangunan skybridge Tanah Abang

Pembangunan Skybridge atau jembatan penyebrangan layang sebagai solusi kesemerawutan pedagang Tanah Abang, Jakarta Pusat tak semulus yang diharapkan.

Target pengoperasian beberapa kali mengalami penundaan. Jembatan yang menghubungkan Stasiun Tanah Abang dan Blok G itu awalnya diproyeksi dapat dioperasikan pada 15 Oktober 2018.

Akan tetapi, PD Pembangunan Sarana Jaya selaku penyelenggara proyek memperpanjang waktu pengerjaan hingga awal November. Baru-baru ini, perusahaan pelat merah milik Pemprov DKI itu memperpanjang lagi target penyelesaian hingga dua pekan ke depan.

Ombudsman DKI Jakarta menemukan lima poin mendasar sebagai penyebab penundaan tersebut. Salah satunya, belum adanya kesepakatan antara Pemprov DKI dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) soal penyediaan toilet sebagai fasilitas umum. Masalah kesepakatan juga terjadi pada penyediaan alur pengaturan penumpang masuk dari skybridge ke stasiun, begitupun sebaliknya.

Poin lainnya mengenai sarana dan prasarana pendukung skybridge, akses keluar masuk pengunjung, terakhir terkait dengan pengamanan skybridge itu sendiri.

Ombudsman mengaku telah memanggil masing-masing pihak pekan lalu. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang dijalin Pemprov DKI dengan PT KAI. Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan, hingga kini DKI belum membuka pembicaraan serius untuk menuntaskan masalah tersebut dengan PT KAI.

"Pemprov selalu mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan PT KAI, PT KAI menyatakan setuju, tapi ternyata tidak ada perbincangan intensif," kata teguh kepada wartawan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menepis tudingan pihaknya enggan untuk menuntaskan polemik bersama PT KAI. Ia menyatakan, saat ini PD Pembangunan Sarana Jaya masih terus melakukan komunikasi intensif dengan PT KAI untuk menyempurnakan pembangunan skybridge. Namun ia memastikan, proses itu bukan dilaksanakan dalam bentuk komunikasi publik.

"Biar dibicarakan antar pihak. Memang masih ada yang dibicarakan, ya sama saja dalam banyak urusan selalu ada agenda yang belum selesai, tapi itu biar jadi bagian dalam proses normal," terangnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/11).

Mantan Menteri Pendidikan itu juga menepis kabar miring yang menyebut Pemprov DKI menyerobot lahan PT KAI. Menurutnya, pembangunan skybridge semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang tak memandang asal-muasal masyarakat tersebut. Anies menyebutkan, aset yang ada seluruhnya milik Republik Indonesia yang juga akan digunakan warga Indonesia.

"Berhentilan berfikir seakan akan kita ini bukan institusi negara. Pemprov DKI, BUMN semua customer-nya sama, rakyat Indonesia," ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga menanggapi tanggapan miring Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menyebutkan Tanah Abang kini semakin semerawut dan kumuh sehingga membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) malas untuk mengajak tamu negara pusat perbelanjaan terbesar se-Asia Tenggara itu.

"Memang ada tamu siapa yang datang? Kapan memang (Presiden Jokowi) mau mengajak kesana terus tidak jadi? Mungkin Pak Ketua DPRD kebanyakan Kunker, jadi lupa sama Jakarta," tandas Anies.