Pemerintah takkan bernegosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Philip disandera KKB sejak sepekan lalu saat hendak mengevakuasi belasan pekerja proyek puskesmas di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan, negosiasi bukan opsi yang akan diambil lantaran Papua secara faktual dan hukum internasional adalah bagian dari NKRI.
"Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu, gitu. Dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap gerakan yang ingin mengambil secuil pun dari NKRI," ujar Mahfud di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (15/2).
Mahfud mengatakan, pemerintah dan aparat keamanan saat ini sedang melakukan upaya persuasif untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Katanya, keselamatan Kapten Philip menjadi prioritas.
"Kita sedang melakukan persuasi untuk bisa menyelematkan sandera. Keselamatan sandera adalah prioritas. Oleh sebab itu, persuasi pendekatannya," imbuhnya.
Kendati demikian, Mahfud mengatakan, pemerintah tetap membuka peluang opsi lainnya, mengambil tindakan tegas.
"Kami tidak menutup opsi lain, kami [kedepankan] persuasi agar bisa bebas dengan selamat damai, tanpa kisruh tanpa ribut. Tapi, kami tidak menutup opsi lain untuk melakukan tindakan," tuturnya.
Pernyataan senada disampaikan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Menurutnya, negosiasi jangan diambil pemerintah, tetapi harus mengedepankan NKRI harga mati.
"Menurut pengumuman yang mengatasnamakan juru bicara Negara Papua Merdeka itu mengatakan, akan menegosiasikannya dengan kemerdekaan. Sikap kami, NKRI harga mati," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.