close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
 Seorang wisatawan berenang bersama ikan di obyek wisata taman laut Olele di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Minggu (17/11)./ Antara Foto
icon caption
Seorang wisatawan berenang bersama ikan di obyek wisata taman laut Olele di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Minggu (17/11)./ Antara Foto
Nasional
Sabtu, 30 November 2019 11:14

KKP bentuk 20 hektare kawasan konservasi perairan pada 2020

Pembentukan konservasi perairan akan memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
swipe

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menargetkan pembentukan 20 juta hektare kawasan konservasi perairan pada 2020. Selain bermanfaat bagi lingkungan, kawasan konservasi perairan dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga KKP Suseno mengatakan, target tersebut akan memberi dampak positif bagi kehidupan dunia, seiring terjadinya perubahan iklim. 

Pembentukan 20 juta hektare kawasan konservasi perairan juga akan menunjukkan kepemimpinan Indonesia, karena kekayaan laut berlimpah yang berada di Nusantara.

"Jadi untuk di laut kita memimpin, dan yang penting keberlanjutan dari masyarakat yang hidupnya 60% di pesisir, tentu menjamin kehidupan mereka," kata Suseno di CTC Denpasar, Bali, Jumat (29/11).

Dia menjelaskan, kawasan konservasi perairan penting bagi kelestarian ekosistem. Habitat penting untuk ikan memijah, tumbuh, dan mencari makan juga akan terjaga, sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

Pelibatan masyarakat pesisir, kata Suseno, penting bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan. Masyarakat harus turut serta menjaga sumber daya laut, sehingga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar dan pemerintah lokal, antara lain melalui pengembangan wisata bahari.

"Ada tiga pesan saya. Kita boleh bangun ekonomi untuk laut, tapi yang mana yang ekonominya maju tanpa harus merusak alam. Tapi punyanya private sector, perusahaan, ketika kita enggak mau harus ada social inclusiveness, jadi keadilan sosial, data ekonomi makro berdasarkan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan ketiga keadilan sosial tetap harus diperhatikan," kata Suseno. (Ant)

img
Gema Trisna Yudha
Reporter
img
Gema Trisna Yudha
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan