Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta akhirnya mengklkarifikasi soal infromasi drop out terhadap 860 mahasiswa. Informasi tersebut sebelumnya tertuang dalam surat keputusan rektor Nomor: 159 tahun 2019.
Berdasarkan surat keputusan tersebut, rata-rata 860 mahasiswa yang dikeluarkan itu merupakan tingkat akhir atau telah melewati masa studinya. Selain itu, ada pula mahasiswa yang menunggak pembayaran semester.
Menanggapi polemik itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Burhanuddin Umar Lubis, mengatakan surat keputusan yang telah beredar sebelumnya itu telah ditarik kembali olehnya. Alasannya, setelah dicermati isi keputusan pada surat itu banyak kesalahan.
“Itu SK-nya (surat keputusan) sudah dicabut. Itu juga kan sudah lama SK-nya. Ternyata pas dikaji kembali oleh administrasi, itu banyak kesalahan dan akhirnya sudah dicabut," kata Amany saat dihuhungi Alinea.id di Jakarta Jumat, (2/8).
Kendati sudah dicabut, Amany memastikan, tidak ada satu pun mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang dikeluarkan. Terkecuali mahasiswa yang keluar dengan sendirinya.
"Tidak ada mahasiswa yang di DO. Karena SK-nya sudah dicabut. Kecuali mahasiswa aktif yang keluar itu misalnya pindah kampus, atau meninggal ya," ujar Amany.
Saat disinggung kesalahan prosedural, Amany enggan menjelaskan lebih detil. Sebab, runtutan kesalahan prosedur dalam menyusun keputusan tersebut terjadi sangat panjang. "Itu panjang ya, tidak bisa dijelaskan saya kira," ucap Amany singkat.
Berdasarkan pengakuan seorang pimpinan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ada kesalahan prosedural yang mengakibatkan 860 mahasiswa dikeluarkan. Itu karena tidak adanya koordinasi yang baik dalam mengelola data akademik mahasiswa antara academic information system (AIS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pihak PDDIKTI.
"Kalau di AIS, mahasiswa dianggap aktif jika sudah membayar. Namun berbeda dengan di PDDIKTI, mahasiswa dianggap aktif jika sudah mengisi KRS (kartu rancangan studi). Jadi, ada dua standar keputusan mahasiswa dinilai aktif," ucap seorang yang tak mau disebut namanya itu.
Menurut dia, ancaman DO itu ditujukan kepada mahasiswa tingkat akhir atau yang sedang menyusun skripsi. "Jadi mahasiswa yang sedang skripsi itu kan merasa sudah tak ada tunggakan mata kuliah lagi, jadi buat apa dia ngisi KRS. Kebanyakan kasusnya dia sudah bayar tapi tak isi (KRS). Nah kalau dia sudah bayar, kan disana (PDDIKTI) engga masuk data KRS dia, jadi DO kan gitu. Itu persoalannya," tuturnya.
Menurutnya, jika ada keselarasan antara AIS UIN dengan PDDIKTI, tidak akan menimbulkan persolan demikian. "Seharusnya pengelola AIS dan pengelola PDDIKTI itu satu koordinasi lah. Agar dalam memutuskan mahasiswa DO ini hanya ada satu standar," ujarnya.
Saat disinggung ihwal mahasiswa yang sudah dikeluarkan di Fakuktas Tarbiyah dan Keguruan, dia mengaku sampai keputusan rektor tersebut diedarkan belum ada satu pun mahasiswa yang mengeluh. "Semenjak itu diedarkan, belum ada yang komplain. Tetapi saya engga tahu apa ada mahasiswa yang di DO apa engga," ujarnya.
Seperti diketahui, 860 mahasiswa yang sebelumnya dinyatakan di-drop out atau dikeluarkan terdiri atas Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 158 mahasiswa; Fakultas Adab dan Humaniora, 146 mahasiswa; Fakultas Syariah dan Hukum, 83 mahasiswa; Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 136 mahasiswa; Fakultas Dirasat Islamiyah, 65 mahasiswa; Fakultas Psikologi, 2 mahasiswa.
Kemudian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 89 mahasiswa; Fakultas Sains dan Teknologi, 70 mahasiswa; Fakultas Ilmu Kesehatan, 28 mahasiswa; Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 39 mahasiswa; Sekolah Pascasarjana, 44 mahasiswa.
