Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, memgkritisi disimenasi informasi coronavirus baru (Covid-19) yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pangkalnya, dianggap takefektif dalam penyebaran penerangan kepada publik.
"Apakah ini sudah dijalankan dengan efektif? Kami bisa sampaikan penilaian kami, bahwa ini belum disampaikan atau belum dilakukan secara baik. Oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," tuturnya saat diskusi di Jakarta, Jumat (13/3).
Menurutnya, sampai sekarang informasi mengenai Covid-19 "menggurita" di media sosial. Tidak sedikit dari informasi tersebut, berisikan hoaks atau belum bisa dipastikan kebenarannnya.
Karenanya, Kominfo diminta memperlihatkan tindakan serius. Misalnya, bekerja sama dengan operator-operator seluler. Seperti di Korea Selatan. Guna menangkal hoaks.
"(Langkah) itu, satu langkah yang sebetulnya sangat mudah dan bisa dijalankan," ucap politikus Partai Golkar ini.
Komisi I DPR juga mengusulkan Johnny G. Plate dan jajarannya menggaet stasiun-stasiun televisi dalam menggalakkan informasi layanan kesehatan. Khususnya tentang penangan virus tersebut.
Di sisi lain, Meutya berpandangan, pemerintah seharusnya sudah mulai memprediksi dan mengumumkan, berapa persentase penduduk Indonesia yang berpotensi terpapar Covid-19. Bukan untuk menakut-nakuti. Namun, menumbuhkan kewaspadaan yang tinggi.
"Kita lihat Jerman. Berani mengatakan kepada masyarakatnya, bahwa 70% dari Anda (penduduk Jerman) akan kena infeksi. Indonesia harus berani mengatakan kepada masyarakatnya. Kalau kita tinggal diam, sebagian persen dari 260 juta masyarakat Indonesia akan terinfeksi," paparnya.
"Apakah keberanian itu akan mengakibatkan kepanikan? Saya rasa, kepanikan tidak juga. Kalau memang pemerintah menyeimbangi dengan sosialisasi dengan baik," tutup dia.