Sidang DEWG pertama, Kominfo dorong optimalisasi ekonomi digital berbasis data

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyebut sidang pertama Digital Economy Working Group (DEWG) dalam Presidensi G20 Indonesia menjadi dasar membangun kesepahaman bersama mengenai tata kelola dan optimalisasi ekonomi digital berbasis data. Menurutnya, hasil diskusi negara anggota G20 makin relevan dalam kehidupan di berbagai sektor digitalisasi dan mendorong tata kelola kehidupan baru yang lebih bersifat data sentris.

"Baru saja tadi dilangsungkan rangkaian pertemuan pertama Digital Economy Working Group G20. Hasil pertemuan ini akan menjadi building block bagi berbagai macam isu digital," ujar Johnny G. Plate dalam konferensi pers, Selasa (29/3).

Johnny menyatakan, pertemuan pertama ini merupakan bagian dari agenda kegiatan DEWG yang akan berlangsung sepanjang Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, pertemuan menjadi wadah bagi para delegasi, serta undangan untuk mendalami diskusi yang telah dibangun terkait pemanfaatan kekuatan teknologi digital guna mencapai pemulihan yang semakin kuat, memberdayakan, inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Menurut Menkominfo, sebagai Presidensi G20, Pemerintah Republik Indonesia mendorong  optimalisasi potensi lanskap ekonomi digital global berbasis data sentris. Bahkan, pertemuan itu dapat menjadi acuan dalam memitigasi risiko dan menuai manfaat bagi perekonomian Indonesia.

"Relevansi data pada berbagai sektor dapat diamati melalui tingkat konektivitas global. Merujuk kepada jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan IP atau Internet Protocol yang diprediksikan akan meningkat 3 kali lipat dari populasi global pada tahun 2023 berdasarkan data dari Cisco pada tahun 2020 lalu," ujarnya.

Mengenai situasi itu, Menteri Johnny menyatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global akibat  intensifikasi pembuatan replikasi data global yang diprediksi akan meningkat sebesar 23% pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Sebagaimana diketahui baru-baru ini Presiden Joko Widodo dalam aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) menegaskan agar kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah dapat mengurangi pengadaan barang secara impor dan mendorong penggunaan barang dalam negeri. Jelasnya, bila digunakan sebanyak 40 persen saja untuk produk dalam negeri itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

"Potensi pada sektor ekonomi yang diperkirakan akan mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar USD315,5 Miliar di tahun 2030,” ujarnya.