Komisi I DPR kritik Prabowo dan KSAD absen bahas kasus mutilasi di Papua

Komisi I DPR DPR mengkritik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, yang tidak hadir dalam rapat kerja (raker) perihal rencana kerja dan anggaran (RKA) 2023 serta membahas isu-isu aktual, termasuk kasus mutilasi warga sipil di Papua oleh TNI.

Menurut Komisi I DPR, seharusnya Prabowo dan Dudung hadir dalam raker tersebut karena membahas hal-hal penting untuk Kementerian Pertahanan dan TNI.

"Tadi dikatakan undangan untuk Pak Menhan, kenapa sudah dua kali ini kalau tidak salah undangan secara resmi, Pak Menhan tidak datang? Yang hari ini sebetulnya sangat spesial karena kita akan membicarakan anggaran dan anggaran Kemenhan kan paling besar, Pak Menhan tidak hadir. Jadi saya mohon penjelasan," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Nurul Arifin di ruang rapat kerja Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Raker Komisi I DPR ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dihadiri oleh Penglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono. Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto diwakili oleh M Herindra dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman diwakili oleh Wakasad Mayjen Agus Subiyanto.

Kritik senada disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Yan Permenas, khususnya untuk Jenderal Dudung. Pangkalnya, sudah beberapa kali, Dudung tidak hadir rapat di DPR termasuk hari ini. Menurut dia, Jenderal Dudung harus bisa membedakan antara agenda prioritas dan rutinitas.

Padahal, kata politikus asal Papua ini, kasus kekerasan aparat TNI terhadap warga sipil kerap terjadi Papua. Bagi dia, kasus mutilasi di Timika tidak boleh diabaikan begitu saja.

"Saya pikir ini berulang kali terjadi di Papua dan ini yang sangat fatal dari sekian yg terjadi. Saya pikir KSAD harus hadir (untuk) menjelaskan karena sudah menjadi atensi dari Bapak Presiden. Jadi kita tidak hanya bahas kasus Sambo saja tetapi kasus ini lebih parah dari kasus Sambo (Ferdy Sambo," ungkap Yan.

Senada dengan dengan Yan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Helmy Faishal menilai kehadiran Jenderal Dudung di raker DPR sangat penting. Mengingat, kata Helmy, ada isu hubungan Panglima TNI Jenderal Andika dan Jenderal Dudung tidak harmonis.

"Panglima sudah hadir dan kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media di berbagai macam kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD. Saya kira ini harus kita clear kan mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan persatuan kita,” kata Helmy.

Menurut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, ada surat masuk dari Kemenham dan KSAD soal pendelegasian keduanya dalam raker Komisi I DPR. Prabowo diwakili Wamenhan karena Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden Filipina.

"Lalu, Kepala Staf (KSAD) melaksanakan kunjungan ke wilayah Kodam II Sriwijaya dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonif dan juga diwakilkan kepada Wakasad," tegas politikus Partai Golkar itu.