Komisi II DPR pertanyakan filosofi seragam baru Kementerian ATR/BPN

Sejumlah anggota DPR mengkritisi urgensi seragam baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berbaret dan tongkat komando. DPR mempertanyakan urgensi dan filosofi seragam baru kementerian yang dipimpin mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto itu.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia misalnya, menilai, masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN ketimbang seragam baru.

"Masalah pertanahan di negara ini masih banyak PR. Yang penting apakah suasana baru itu dapat mendorong terumuskannya langkah-langkah baru dalam penyelesaian masalah pertanahan," kata Doli kepada wartawan, Kamis (28/7).

Menurut Doli Kurnia, yang menjadi ukuran adalah kinerja dari Kementerian ATR/BPN, bukan atributnya baru atau atributnya bagus atau tidak.

"Yang kita tunggu adalah terobosan baru apa yang dilakukan untuk memberantas mafia pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, percepatan sertifikasi tanah masyarakat, dan lain-lain," ujar politikus Partai Golkar ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, tidak memahami apa yang menjadi acuan Menteri Hadi Tjahjanto menyematkan baret dan tongkat kepada pejabat ATR/BPN

"Apa urgensinya? Apa filosofinya? Kita lihat saja setelah memakai baret dan tongkat komando signifikansi hasil kerjanya," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (28/7).

Saat ini yang dibutuhkan bukan baret dan tongkat komando, namun komitmen para pejabat di Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Hadi Tjahjanto itu dalam memberantas mafia tanah.

"Tetapi pikiran dan hati para pejabat, pegawai ATR/ BPN bisa terpanggil tegak lurus bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat serta tidak masuk dalam sindikasi mafia pertanahan,"  tegas Junimart.

Diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menambah dan memberikan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Atribut tersebut antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH). Atribut baru ini diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa lalu. 

Menurut Hadi, sebagai instansi vertikal dengan kurang lebih 35.000 pegawai, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kakanwil BPN provinsi dan kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini lantaran ia telah meminta kepada kepala daerah agar kakanwil dan kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus. 

"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," tegas Menteri ATR/Kepala BPN, dalam keterangan tertulisnya.