Komnas HAM diminta selidiki pelaku rasisme warga Papua

Komnas HAM didesak untuk fokus menyelidiki pelaku dugaan tindakan rasisme dan kekerasan yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya. Penyelidikan ini guna mencegah terjadinya konflik horizontal. 

Lokataru bersama perwakilan masyarakat Papua dan buruh PT Freeport Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta pada Selasa (20/8). Kedatangan mereka untuk mendesak Komnas HAM turut berperan aktif dalam menyelidiki kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8) kemarin. Lokataru adalah LSM yang bergerak di bidang advokasi HAM. 

Researcher Assistant Lokataru Muhammad Elfiansyah Alaydrus menilai, penanganan setelah kerusuhan oleh aparat kepolisian masih sebatas mencari penyebar video yang dinilai mengandung unsur provokatif. Konten video itu diduga memicu sejumlah aksi di Bumi Cenderawasih pada Senin (19/8).  

Komnas HAM diminta menyelidiki pelaku tindakan rasisme dan kekerasan yang dialami mahasiswa Papua itu, bukan sekadar siapa penyebar video. Elfiansyah menyarankan Komnas HAM segera membentuk tim untuk mengusut pelaku rasisme.

Merujuk pada amanat Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, kata dia, seharusnya Komnas HAM membentuk tim untuk menyelidiki kasus tersebut. Penyelidikan ini dinilai penting agar di masa depan tidak ada lagi konflik horizontal di antara masyarakat.

"Jika pelaku tidak ditangkap, maka akan ada letusan-letusan lagi nanti. Takutnya ada konflik horizontal di antara masyarakat, itu yang tidak kami harapkan," kata Elfiansyah Alaydrus di Jakarta, Selasa (20/8). 

Salah satu perwakilan koordinator karyawan PT Freeport Indonesia yang di-PHK, Yerangga, menilai sejumlah kasus kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa masyarakat Papua adalah buah dari perlakuan berbeda dari negara. Jika berkaca dari kasus yang menimpa dirinya, bagi Yerangga, ada perbedaan yang dirasakan masyarakat Papua. 

Yerangga adalah mantan karyawan Freeport yang mengalami PHK. Sudah setahun menuntut keadilan di Jakarta. Ia bersama dengan teman-temannya telah setahun berada di Jakarta untuk menuntut haknya kepada perusahaan tambang yang beroperasi di Bumi Cenderawasih. 

"Kami merasa ada perbedaan. Kenapa saya harus bilang ada perbedaan? Contohnya kami sudah satu tahun di sini datang untuk mencari keadilan karena mengalami PHK sepihak. Tapi tak digubris," kata Yerangga.

Menurut Yerangga, peranan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyelesaian konflik di Papua juga dinilai amat penting. Presiden Jokowi mesti bertindak tegas dan tidak boleh ada perbedaan-perbedaan soal ras.