Penghentian Program Kartu Prakerja bukti komunikasi publik pemerintah lemah

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dihentikan pemerintah. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Aher, dihentikannya program tersebut membuktikan lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.

Pasalnya, kata Netty, penghentian ini baru dilakukan. Padahal, permasalahan Program Kartu Prakerja telah dikritik banyak pihak sejak jauh-jauh hari. "Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti, lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak," kata Netty lewat keterangan tertulisnya, Jumat (3/7).

Setidaknya, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) program ini, di antaranya mengenai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.

Menurut politikus PKS itu, keputusan penghentian ini terbilang terlambat. Dia menyayangkan, dihentikan setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur output, out come, dan benefitnya sebagaimana hal yang ada dalam program ini.

"Ini pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggungjawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu.

Netty menerangkan, lemahnya komunikasi publik pemerintah bukan saja nampak pada efektivitas Program Kartu Prakerja. Hal itu, bisa terlihat juga saat Presiden Joko Widodo (Jokowi), nampak gusar ketika mengevaluasi kementerian dan lembaga yang dianggap tidak memiliki sense of crisis.

Menurut Netty, lemahnya kemampuan memahami aspirasi rakyat serta lambatnya merespon masukan dari banyak pihak, membuat pemerintah melahirkan beberapa kebijakan yang tidak peka dengan kondisi rakyat. 

Dia mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS dipaksakan di tengah situasi masyarakat kesulitan ekonomi, pengguliran new normal tanpa ukuran dan panduan jelas, wacana pengenaan pajak pada transaksi online, serta heboh tentang kenaikan tarif listrik.

"Ini adalah beberapa contoh buruknya pengelolaan komunikasi publik. Seharusnya, pemerintah menenangkan masyarakat dengan kebijakan pro rakyat," terang dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu prakerja.

Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/pada 30 Juni 2020 yang ditujukan kepada mitra prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria dan Tokopedia.