Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto menjelaskan tentang konspirasi yang dilakukan Benny Wenda terkait demo yang berujung kerusuhan yang terjadi di Papua.
"Dari pengamatan kami, informasi yang diterima, dan aktual betul ada satu konspirasi, hubungan timbal balik antara Wenda dengan kedua organisasi itu," katanya, saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/9).
Kedua organisasi yang dimaksud, yakni The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Wenda dan Komite Nasional Papua Barat.
Konspirasi tersebut betul-betul terjadi, lanjut Wiranto, yang kemudian mendorong terjadinya demonstrasi yang anarkistis di Papua dan Papua Barat. "Itu ada, bukan mengada-ada. Karena ada, Kapolri melapor ke saya. Jadi, sudah jelas sekali adanya campur tangan luar dan dalam, ya," katanya.
Ditanya bentuk konspirasi yang dimaksud secara lebih rinci, ia mengatakan konspirasi bisa terjadi dalam banyak cara. "Konspirasi itu ada persamaan pola pikir, kemudian rencana yang menyangkut masalah waktu, kapan dilaksanakan demonstrasi, lalu mana yang harus anarkis mana tidak. Itu semua, ada semua," katanya.
Tentu saja aparat penegak hukum memiliki buktinya, tetapi Wiranto mengatakan pemerintah tidak mungkin menyampaikan semua informasi yang menyangkut kepentingan operasional kepada publik.
"Percayakan bahwa aparat keamanan itu maksimal untuk mengamankan kepentingan masyarakat, mengamankan kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat," katanya.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan Wenda, ULMWP, dan KNPB berada di balik aksi demo anarkis yang terjadi di dalam dan di luar Papua.
Keberadaan Aliansi Mahasiswa Papua juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Karena itulah, masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan isu-isu yang dikemas untuk membuat Papua kisruh.
“ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada, sehingga penegakan hukum akan dilakukan," katanya.
Warga Negara
Mengenai status kewarganegaraan Wenda, Wiranto berkata, "Setelah dicek ternyata status WNI-nya sudah hilang. Sesuai perundang-undangan, sudah menetap lebih dari lima tahun di luar negeri tanpa melaporkan diri."
Wiranto mengatakan Wenda telah mendapatkan status kewarganegaraan tetap dari pemerintah Inggris. "Dan diangkat menjadi warga kehormatan Oxford. Bukan kehormatan Kerajaan Inggris tapi kehormatan dari Oxford," kata Wiranto.
Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda sudah tidak berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI).
"Ya, yang bersangkutan sudah bukan WNI," ujar Kepala Sub Bagian Humas Ditjen Imigrasi Sam Fernando secara terpisah.
Namun Sam enggan menjelaskan lebih lanjut sejak kapan Benny tidak lagi berstatus sebagai warga negara Indonesia.
Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/9) menyiratkan bahwa Benny sudah tidak lagi berkewarganegaraan Indonesia.
Wiranto menyebutkan akan menangkap Benny bila yang bersangkutan masuk kembali ke Indonesia.
"Tatkala mereka sudah bukan warga negara Indonesia, dan juga sudah ada perlindungan suaka dari negara-negara lain, prosesnya kan tidak sederhana itu," tutur Wiranto.
Wiranto juga membenarkan bahwa Benny melakukan kegiatan di luar negeri, sehingga dibutuhkan langkah-langkah diplomasi yang diatur perundang-undangan internasional untuk menangkapnya.
Benny Wenda ditetapkan sebagai salah satu pihak yang turut menjadi provokator yang menyebabkan kericuhan di Papua.
"Benny Wenda memang bagian dari konspirasi. Mereka provokasi, seakan kita (pemerintah) menelantarkan, melanggar HAM," kata Wiranto.
Dia menegaskan dalam aksinya Benny menggalang dukungan dari dunia internasional, dan menyebarkan berita bohong ke negara luar. (Ant)