Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh, bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan rasuah kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia atau PTDI (Persero) 2007-2017.
"Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (3/11).
KPK telah menetapkan Budiman sebagai tersangka pada 12 Maret 2020. Setelahnya, lembaga antirasuah menahan yang bersangkutan selama 20 hari terhitung sejak 22 Oktober 2020-10 November 2020.
Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, sebelum menjadi Dirut PT PAL, Budiman pernah menjadi Direktur Aerostructure 2007-2010, Direktur Aircraft Integration 2010-2012, dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi 2012-2017 di PTDI.
Dalam rekonstruksi perkara, Karyoto menjelaskan Direksi PTDI 2007-2010 melaksanakan Rapat Dewan Direksi pada akhir 2007, antara lain membahas dan menyetujui tiga hal. Pertama, penggunaan mitra penjualan beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada pembeli PTDI untuk memperoleh proyek.
Kedua, pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait.
Ketiga, persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara memperoleh dana khusus guna diberikan kepada end user dilanjutkan oleh direksi 2010-2017.
Sebagai tindak lanjut, para pihak PTDI melakukan kerja sama dengan Didi Laksamana serta para pihak di lima perusahaan PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Angkasa Mitra Karya, dan PT Abadi Sentosa Perkasa.
Selanjutnya, PT Penta Mitra Abadi, PT Niaga Putra Bangsa dan Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT Selaras Bangun Usaha untuk menjadi mitra penjualan.
"Penandatangan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016. Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PTDI dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer atau end user," jelas Karyoto.
Dana yang dihimpun para pihak PTDI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut, digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PTDI, pembayaran komitmen manajemen kepada pemilik pekerjaan, beberapa pihak dan pengeluaran lainnya.
Karyoto mengatakan, tersangka Budiman menerima kuasa dari tersangka mantan Dirut PTDI Budi Santoso untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan mitra penjualan. Atas perbuatannya, negara merugi Rp202.196.497.761,42 dan US$8.650.945,27.
"Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp315 miliar dengan asumsi kurs US$1 adalah Rp14.600. Dari hasil penyidikan sejauh ini, tersangka BUS diduga menerima dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif tersebut sebesar Rp686.185.000," ucapnya.
Dalam perkara ini, Karyoto menyampaikan KPK telah memeriksa 108 orang dan telah melakukan penyitaan uang serta properti dengan nilai sekitar Rp40 miliar.
Atas perbuatannya, Budiman diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
