KPK bantah tudingan 3 kali OTT alihkan isu kebocoran dokumen

Sebanyak tiga operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu delapan hari pada April 2023. Upaya itu dituding sebagai pengalihan isu kebocoran dokumen penanganan perkara yang disebut-sebut melibatkan pimpinan KPK.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim OTT yang dilakukan bukan untuk mengalihkan perhatian publik.

"Tidak benarlah itu. Bisa jadi, pernyataan demikian biasanya dikeluarkan orang yang pro koruptor saja. Mereka tidak suka dengan pemberantasan korupsi tetap berjalan," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (18/4).

Disampaikan Ali, OTT tidak bisa digelar dalam waktu yang singkat. Perlu persiapan matang yang dilakukan sebelumnya, untuk memastikan operasi senyap itu berhasil dilakukan. 

Dari laporan masyarakat atas adanya indikasi praktik korupsi, tim melakukan pemantauan terhadap para pelaku sembari menghimpun informasi yang memperkuat pelaksanaan OTT. Ali memastikan kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak terpengaruh oleh isu apapun dengan sistem mapan yang dimiliki KPK.

"Kegiatan tangkap tangan itu persiapannya tidak sehari dua hari. Dibutuhkan kerja tim dengan matang, bukan kerja perorangan," ujar Ali.

Sementara itu terkait pelaporan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK perihal kebocoran dokumen penanganan perkara, Ali mengaku menghargai langkah yang diambil sejumlah pihak tersebut. Dalam hal ini, KPK menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut atas laporan-laporan tersebut untuk diproses sesuai mekanisme dan kewenangan Dewas.

"Apa benar ada kebocoran informasi ataupun dokumen KPK tersebut, atau hanya mirip dokumen KPK yang sengaja digaungkan pihak tertentu dengan tujuan politis, tentu nanti semuanya Dewas akan memeriksanya dengan detail," tutur Ali.

Dalam rentang waktu delapan hari sejak awal April 2023, KPK telah menggelar serangkaian OTT di sejumlah lokasi berbeda. Pertama, terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada 6 April 2023. Ini terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Lima hari berselang atau pada 11 April 2023, dilakukan OTT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. 10 dari 25 orang yang terjaring OTT ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kemenhub.

Teranyar, KPK melakukan OTT yang menjaring Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada 14 April 2023. Kasusnya, yakni dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan jasa internet untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemkot Bandung Tahun Anggaran 2022-2023.