KPK berikan penguatan integritas ke Menteri PUPR Basuki dan jajarannya

Para pejabat yang mengikuti kegiatan tersebut hadir bersama pasangan masing-masing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Menteri Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengikuti giat penguatan integritas untuk penyelenggara negara. Sejumlah pejabat Kementerian PUPR turut diundang dalam kegiatan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5).

"Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimuljono, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan jajaran eselon satu lainnya meliputi enam Direktur Jenderal dan dua Kepala Badan beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir secara langsung," kata juru bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati, melalui keterangan tertulis.

Ada pun program pembekalan antikorupsi itu akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Disampaikan Ipi, KPK dan Kementerian PUPR telah bekerja sama dalam sejumlah program dan kajian, khususnya terkait infrastruktur. Salah satunya kajian KPK pada 2017 yang memetakan beberapa tipologi praktik korupsi yang terjadi terkait infrastruktur jalan.

Praktik korup tersebut antara lain berupa perbuatan curang oleh pemborong, pengawas, penerima pekerjaan, dan praktik ijon pekerjaan. KPK juga mendapati terjadinya praktik korupsi di sektor infrastruktur sejak proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan.

"Dengan modus korupsi paling banyak adalah suap dan penyalahgunaan kewenangan," ujar Ipi.

Para pejabat yang mengikuti kegiatan tersebut hadir bersama pasangan masing-masing. Penguatan integritas dan sikap antikorupsi di keluarga dinilai penting sebagai upaya pencegahan praktik rasuah.

Ipi mengatakan, pembekalan antikorupsi dan penguatan integritas penyelenggara negara akan dilanjutkan kepada kementerian/lembaga lainnya.

"Kementerian PUPR merupakan kementerian kedua yang menerima pembekalan antikorupsi di tahun 2023 setelah Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, KPK akan memberikan pembekalan yang sama kepada Kementerian BUMN," ujar Ipi.