Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka peluang mengonfrontir keterangan mantan Menteri Kehutanan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulkifli Hasan dengan eks Gubernur Provinsi Riau, Annas Maamun guna mengungkap kebenaran izin alih fungsi hutan Provinsi Riau 2014.
"Saya kira, segala kemungkinan bisa saja akan dilakukan ketika penyidik membutuhkan (tindakan konfrontir) itu," kata Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).
Dikabarkan sebelumnya, pria yang akrab disapa Zulhas, menepis anggapan pernah mengeluarkan izin bagi perusahaan yang akan memanfaatkan hutan di Provinsi Riau saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014.
"Sama Kementrian Kehutanan, semuanya ditolak. Jadi tidak ada satu pun (izin) diberikan alias semua permohonan itu ditolak. Intinya itu aja," ujar Zulhas, sembari berjalan ke arah mobil pribadinya, di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).
Saat disinggung pengajuan izin alih fungsi hutan yang dilayangkan Annas Maamun sesaat masih menjabat Gubernur Provinsi Riau, Zulhas menegaskan, permohonan tersebut ditolak.
"Ditolak. Permintaanya (Annas Maamun) ditolak," ujar Zulhas, sambil memasuki mobil pribadinya.
Keterangan Zulhas tersebut berbeda dengan pengakuan Annas. Kala sehabis diperiksa KPK, 17 Oktober 2014. Kala itu, dirinya mengungkapkan, mendapat permohonan izin alih fungsi lahan sawit milik pengusaha Gulat Medali Emas Manurung di Kabupaten Kuantan Singingi. Diperoleh dari Zulhas.
Nama Zulhas juga pernah disebut KPK dalam konstruksi perkara PT Palma Satu. Bekas ketua MPR ini pernah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menhut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan kepada Annas tanggal 8 Agustus 2014.
Dalam surat tersebut, Menhut memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi. Jika ada kawasan yang belum terakomodasi melalui pemerintah daerah (pemda).
Di sisi lain, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi dan eks Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta. PT Palma Satu pun menjadi tersangka suap alih fungsi lahan, 29 April 2019.
Ketiga tersangka diduga tergabung dalam Duta Palma Group. Mayoritas sahamnya dimiliki PT Darmex Agro. Surya diduga juga merupakan penerima manfaat akhir PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Sedangkan Suheri, Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Surya. Termasuk dalam pengurusan perizinan lahan.
Dalam penyidikan, Surya diduga merupakan beneficial owner PT Palma Satu bersama-sama Suheri Terta. Dalam mengurus perizinan terkait lahan perkebunan milik Duta Palma Gorup dan PT Palma Satu. Guna memuluskan revisi alih fungsu hutan di Riau ke Kemenhut 2014, diduga memberikan uang Rp3 miliar kepada Annas.
Atas perbuatannya, Surya dan Suheri dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP. Sementara PT Palma Satu, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.
Perkara ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT), 25 September 2014. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan uang Rp2 miliar. Dalam bentuk Rp500 juta dan 156.000 dolar Singapura.
Komisi antirasuah lantas menetapkan Annas dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, Gulat Medali Emas Manurung, sebagai tersangka. Keduanya sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor hingga Mahkamah Agung (MA).
