KPK jamin independen dan tak tebang pilih berantas korupsi jelang Pemilu 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, bakal menjaga independensi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Para pejabat korup akan ditindak tegas tanpa peduli latar belakangnya.

Hal itu disampaikan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, sebagai respons atas isu KPK ikut campur dalam kontestasi pemilihan presiden pada Pemilu 2024. Ali menyatakan lembaga antikorupsi tidak terpengaruh dengan intervensi apapun.

"KPK sesuai amanah UU Nomor 19 tahun 2019, bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi bersifat independen, tanpa terpengaruh ataupun intervensi dari pihak manapun," kata Ali melalui keterangan resmi, Jumat (28/4).

Disampaikan Ali, pengusutan perkara korupsi yang ditangani KPK tidak memandang warna atau latar belakang pelaku. Melainkan, kerja-kerja KPK selalu mengacu pada kelengkapan alat bukti atas tindak pidana korupsi yang terjadi.

"Sama sekali tanpa melihat latar belakang para pelakunya. Termasuk dari unsur partai politik manapun," ujar Ali.

Selain melalui upaya penindakan, imbuh Ali, KPK juga melakukan pencegahan korupsi. Salah satunya, dengan mendorong perbaikan tata kelola kepada seluruh partai politik.

Hal ini dilakukan melalui penerapan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan kajian dana parpol.

"Demikian halnya pada upaya pendidikan antikorupsi. KPK melaksanakan program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) kepada seluruh partai politik, yang akan ikut dalam kontestasi pemilu 2024," tutur Ali.

Upaya pemberantasan korupsi khususnya di masa-masa tahun politik akan mengalami berbagai hambatan. Namun, ia memastikan tidak ada perlakuan khusus ataupun diskriminasi yang dilakukan KPK dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

"Artinya, dapat dipastikan bahwa setiap upaya pemberantasan korupsi, baik dalam ranah penindakan, pencegahan, maupun pendidikan, dilakukan secara equal treatment," ujar dia.

Ditambahkan Ali, berbagai isu miring terkait campur tangan KPK dalam kontestasi politik bakal dijadikan bahan masukan atas pengawasan publik terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi. Masyarakat diharapkan terus ikut melakukan pengawasan dan mendukung berbagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.