KPK lacak nama-nama penjual moge Harley Davidson di marketplace usai kasus Rafael Alun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti maraknya penjualan motor gede (moge) Harley Davidson di lokapasar (marketplace). Sejauh ini, telah mengantongi nama-nama penjual Harley yang disinyalir aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau dibilang jual massal, kita pasti amati kalau ada namanya. Kita angkut nama-nama penjualnya ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan, nama-nama ini pegawai siapa? Kita menduga ini pegawai Dirjen Pajak," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, dikutip Kamis (2/3).

Selain dengan Kemenkeu, KPK juga bekerja sama dengan Samsat untuk menelusuri kepemilikan kendaraan mewah tersebut. 

"Dan di Samsat itu kita dikasih [informasi] impornya dari mana, kapan, itu bisa kita cari. Oleh karena itu, sebelum kita cari ke sana, kan, kita cari dulu yang paling sederhana saja: nama, BPKB," papar Pahala.

Kendati demikian, Pahala tidak ingin ikut berspekulasi sebab proses penelusuran masih berlangsung. Publik diminta tidak langsung menyimpulkan tanpa alat bukti yang kuat.

"Sudah kita kumpulin, kita bawa ke Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk dicarikan, ada enggak nama pegawainya? Bisa jadi bukan [pegawai] pajak, bisa jadi istrinya, anaknya, enggak tahu," tuturnya.

Fenomena ini muncul usai harta kekayaan ASN Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo dan Suryo Utomo, jadi sorotan publik. Keduanya dinilai memiliki harta fantastis berdasarkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, pun meminta komunitas motor gede (moge) Blasting Rijder, yang beranggotakan pegawai dan pensiunan Ditjen Pajak, dibubarkan. Dalihnya, tak mau anak buahnya memicu publik berprasangka negatif terhadap sumber kekayaannya.

"Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," tulis Sri Mulyani dalam kirimannya di akun Instagram @smindrawati, Minggu (26/2).

Sekalipun kendaraan-kendaraan tersebut berasal dari hasil kerja keras yang halal dan gaji resmi, menurut Sri Mulyani, mengendarai dan memamerkan moge oleh pegawai Kemenkeu melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. "Ini mencederai kepercayaan masyarakat."