KPK respons pernyataan Luhut soal OTT tidak baik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, perihal operasi tangkap tangan (OTT). Luhut menginginkan ke depannya tidak ada lagi OTT di Indonesia.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, KPK melakukan OTT karena menemukan dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara.

"Kami melakukan kegiatan tangkap tangan, tentu karena menemukan bukti awal ada dugaan transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara negara terkait dengan tindak pidana korupsi," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

Ali menyebut, KPK tidak pandang bulu dalam menindak koruptor. Sebaliknya, pihak yang tidak melakukan korupsi tentu tidak dilakukan upaya penindakan oleh KPK.

Kendati demikian, Ali menegaskan, OTT tetap dilakukan apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi.

"Tetapi yang pasti, kami KPK, kami tegaskan tetap melakukan tangkap tangan sepanjang di hadapan kami ada dugaan korupsi," ujar dia.

Dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 pada Selasa (17/1), Luhut bersikeras menginginkan tidak ada lagi OTT di Tanah Air. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus berani melawan OTT agar menjadi negara yang bermartabat.

"Saya kira kita gak mau negara kita dituduh negara yang tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia," kata Luhut.

Luhut menilai, OTT sebagai upaya pencegahan korupsi dapat diminimalisir. Misalnya, dengan cara peningkatan efisiensi melalui digitalisasi.

Terlebih, imbuh Luhut, saat ini belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun dan untuk BUMN sebesar Rp400 triliun, telah didorong ke arah digitalisasi.

"Jadi jangan salah mengerti kalau pemerintah atau kami tidak ingin melihat OTT bukan karena itu. Kami ingin negara yang hebat dipuja puji orang masih ada OTT karena ekosistem kita tidak bagus. Nah ekosistem ini yang harus kita perbaiki dengan digitalisasi," ujar Luhut.