Dugaan korupsi di Papua, KPK usut pengadaan sampai gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan rasuah di Papua. Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, praktik lancung yang diterka terjadi itu seperti pengadaan, suap, dan gratifikasi.

"Saat ini KPK benar sedang melakukan pendalaman lebih lanjut dengan melakukan pengumpulan sejumlah data dan permintaan keterangan pada pihak-pihak terkait adanya dugaan korupsi di wilayah Papua," ujar Ali dalam keterangannya, Sabtu (22/5).

Kendati demikian, menurut Ali, lembaga antisuap belum bisa menyampaikan detail pengumpulan barang bukti dan permintaan keterangan pihak terkait. Namun, dia menyatakan, perkembangan kegiatan dimaksud akan diinformasikan lebih lanjut.

"Setiap perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut pada waktunya nanti, setelah seluruh kegiatan selesai dilakukan," jelas Ali.

Sebelumnya, komisi antikorupsi membenarkan tengah mengusut dugaan korupsi di Papua terkait dana otonomi khusus atau Otsus. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri tidak menyampaikan lebih detail perkara yang sedang ditangani.

"Mohon maaf, saya tidak bisa sebut satu-persatu perkaranya, tetapi pada saatnya (nanti), kami akan sampaikan sejauh mana penanganan perkara yang terjadi di daerah-daerah yang memperoleh dana otonomi khusus," ucapnya.

Pernyataan itu merespons Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang klaim pemerintah tetap melakukan kebijakan kesejahteraan dan damai di Papua dan Papua Barat. Demi melindungi kebijakan tersebut, dilakukan dua pendekatan, yaitu hukum dan keamanan, kepada pelaku teror dan korupsi.

Terkait korupsi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyampaikan, pemerintah telah menerima laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Dia mengatakan, telah dipetakan 10 kasus korupsi terbesar di Bumi Cendrawasih.

"Penelusuran penyalahgunaan dana negara, korupsi. Selama ini mungkin dipertanyakan, mengapa di sana kok, korupsi dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar baik laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN. Kita sudah punya 10 kasus korupsi besar, yang juga ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka," katanya.