Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wikan Sakarinto membantah bahwa harga laptop untuk mendorong program digitalisasi sekolah Rp10 juta per unit.
Dia menjelaskan, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek hanya menyiapkan anggaran untuk pengadaan barang, sementara untuk harga per unitnya menyesuaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Jadi harus dibedakan antara harga dan anggaran. Jadi kita tidak ngeset harga, yang kita siapkan adalah anggaran," katanya dalam webinar selasa (3/8).
Dia menjelaskan, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah tersebut adalah sebesar Rp3,7 triliun untuk 2021 yang bersumber dari dua hal. Pertama dari pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek sebesar Rp1,3 triliun, dan anggaran yang didistribusikan kepada pemerintah daerah sebesar Rp 2,4 triliun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Namun, Wikan menegaskan bahwa total anggaran Rp3,7 triliun tersebut bukan hanya dipakai untuk pengadaan laptop, namun lebih kepada belanja sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
"Peruntukan anggaran itu bukan hanya untuk laptop. Satu laptop, terus untuk access point. Kalau enggak ada access point gimana internetnya nyambung, nanti jadi kaum dhuafa internet kalau enggak ada access point," ujarnya.
Untuk itu, dia merinci anggaran sebesar Rp1,3 triliun dari pemerintah pusat itu akan dipakai untuk pembelian 189.840 laptop produksi dalam negeri dengan sertifikat TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri). Anggaran tersebut juga untuk pengadaan 12.674 access point, 12.674 konektor, 12.674 proyektor dan 45 speaker.
Selanjutnya, anggaran yang diambil dari DAK Fisik sebesar Rp 2,4 triliun tersebut akan digunakan untuk membeli 284.147 laptop produksi dalam negeri dengan sertifikat TKDN, juga peralatan pendukung yaitu 17.510 wireless router, 10.799 proyektor dan layarnya, 10.799 konektor, 8.205 printer dan 6.527 scanner.
Sebelumnya, program pengadaan laptop untuk mendukung digitalisasi sekolah ini menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, anggaran sebesar Rp2,4 triliun yang disebut akan digunakan untuk membeli 240.000 unit laptop dinilai terlalu mahal dan tak sesuai spesifikasi, karena per unitnya dengan demikian dihargai sebesar Rp10 juta.
