Lempar telur busuk ke gedung KPK, massa PMII tuntut komisioner mundur

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Ratusan peserta aksi menuntut agar para komisioner mundur, karena menilai kerja KPK saat ini politis.

"Kami menuntut agar komisioner lama mundur saat ini, dan meminta agar lima pimpinan baru segera dilantik," kata sang otaror dari atas mobil komando, di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/9).

Saat ditemui, Koordinator Aksi Muhammad Syarif Hidayatullah mengatakan Wadah Pegawai (WP) KPK menjadi penyebab kekisruhan yang terjadi saat ini. 

Menurutnya, WP KPK telah membangun opini publik dengan menyebut revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai upaya pelemahan KPK. Hal yang sama juga terjadi dalam penolakan terhadap lima pimpinan KPK yang baru.

"Untuk itu, kami meminta percepatan pelantikan pimpinan KPK terpilih dan mendukung pengesahan UU KPK oleh DPR," ujar Syarif.

Sejumlah massa PMII semakin beringas saat orator memerintahkan massa melempar telur ke arah gedung KPK. Mereka juga berupaya merangsek masuk ke dalam gedung.

Namum aksi itu berhasil diadang polisi yang berjaga. Namun hal itu tak membuat massa melunak. Mereka membakar ban hingga mengepulkan asap hitam ke gedung KPK.

Setelah itu, gesekan kembali terjadi saat polisi berupaya memadamkan api. Tak terima, massa pun terlibat dorong-mendorong dengan aparat kepolisian.

Setelah sekian lama, massa PMII berhasil dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Namun mereka masih bertahan di gedung KPK.

Sebelumnya, Pengurus Besar PMII menerbitkan surat instruksi aksi kepada ketua pengurus koordinator cabang (PKC) PMII seluruh Indonesia. Seruan aksi terkait dengan penetapan mantan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK. Imam merupakan kader PMII yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII Jawa Timur.

Namun demikian, seruan aksi ini tak diikuti seluruh PKC PMII. PKC PMII Surakarta dan Sleman menolak untuk mengikuti instruksi tersebut. Mereka menyerahkan penanganan kasus Imam kepada proses hukum yang berlaku.