Luhut: Pembukaan pariwisata Bali kurangi penyebaran Covid-19

Pemerintah mulai mengizinkan pariwisata Bali kembali dibuka saat pandemi.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sesumbar, pembukaan pariwisata Bali bakal mengurangi penyebaran coronavirus baru (Covid-19). Kilahnya, menggerakkan perekonomian lantaran pendatang diwajibkan menyertakan hasil tes cepat (rapid test).

"Misalnya dari Jakarta, mobil-mobil yang masuk harus sertakan rapid test antigen buatan dalam negeri. Sehingga, industri itu jalan juga. Ketika itu kita jalankan, saya pikir, akan juga mengurangi penyebaran itu (Covid-19)," ucapnya dalam konferensi pers, Jumat (18/9).

Pariwisata Bali kembali dibuka saat pandemi Covid-19 dengan dalih pemulihan ekonomi. Turis domestik diperkenankan berpelesiran sejak 31 Juli 2020, sedangkan wisatawan mancanegara (wisman) per 11 September secara terbatas.

Luhut melanjutkan, acara-acara keagamaan dan kegiatan perkantoran di Bali berangsur-angsur dikurangi. Pemerintah pun meminta perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Bali, seperti fasilitas ICU.

"Terkait penyembuhan, tadi baru dilaporkan oleh Gubernur (I Wayan Koster) sudah meningkat tajam sejak itu dilakukan," klaimnya.

Selain Pulau Jawa, sambung politikus Partai Golkar ini, Bali menjadi prioritas penerima vaksin hasil melobi Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab (UEA), Suhail Mohamed Faran Al Mazrouei. Sebanyak 20 juta dosis vaksin akan disalurkan kepada tenaga kesehatan (nakes).

Meski demikian, "Pulau Dewata" menjadi salah satu sasaram sosialisasi perubahan perilaku selain DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.

"Masyarakatnya masih yakin tidak akan terkena Covid-19. Nah, ini yang menjadi program kita bersama untuk mengajak masyarakat agar memahami, bahwa Covid-19 ini adalah nyata, bukan rekayasa, bukan konspirasi, dan Covid-19 ibarat malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan," ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, pada kesempatan sama.

Dia pun mengimbau pegawai pemerintah hingga perkantoran yang memiliki komorbid, seperti diabetes, hipertensi, kanker, penyakit paru, dan jantung, bekerja di rumah. Utamanya penderita hipertensi dan diabetes, yang terbanyak menjadi korban Covid-19.