Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, memasuki tahun politik di 2023, ia ingin tak boleh ada politik yang mengganggu pembangunan dan kepentingan rakyat Indonesia. Pernyataan ini ia sampaikan dalam agenda Saratoga Investment Summit 2023, Kamis (26/1).
Luhut mengimbau pada seluruh politisi agar bebas berkampanye dan berpolitik, namun tetap pada koridornya tanpa mengganggu pembangunan di dalam negeri.
“Kampanye, kampanyelah. Berpolitik ria lah sana. Tapi membangun negeri itu nomor satu. Jangan rusak pembangunan negeri hanya karena ambisi dan misi politik saja, karena ini adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Luhut dalam pemaparannya, ditulis Minggu (29/1).
Menurutnya, dengan pembangunan nasional baik infrastruktur dan ekonomi, maka hal tersebut yang membuat Indonesia tetap bertahan. Hal serupa juga Luhut sampaikan saat dirinya menghadiri World Economic Forum (WEF) Annual Meeting di Davos Swiss pada Selasa (17/1). Dia menegaskan agar negara lain tak boleh mengganggu perekonomian nasional.
“Saya bicara terbuka di Davos kemarin, don’t disturb our economic growth whatever it is. You can advice us, but one thing, don’t ever try disturb Indonesia economic growth, karena itu penting,” tegas Luhut.
“Apapun yang kalian bahas, kalian omongin masalah lingkungan apa segala macam, we are understand, we are not stupid people,” kata Luhut menambahkan.
Berkaitan dengan tahun politik dan pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga meyakinkan para investor agar tak khawatir untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini karena pemerintah sudah berpengalaman dalam beberapa kali pemilu, bahwa pemilu akan tetap berjalan tanpa mengganggu keamanan investor.
“Pemerintah kita sudah berpengalaman beberapa kali menghadapi pemilu, dan semua berjalan dengan tetap kondusif. Jadi tidak ada alasan untuk investor atau masyarakat khawatir dengan usahanya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai diskusi dengan para pelaku usaha di kawasan Cikarang, Jababeka, Jawa Barat, Jumat (27/1).
Srimul juga meyakinkan, pemerintah terus berkomitmen menciptakan pemilu yang aman, damai, bebas, jujur, dan adil.