Mahasiswa daerah mulai berdatangan di Gedung DPR RI

Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di berbagai daerah, sudah mulai berdatangan di depan Gedung DPR RI, Selasa (24/9). Mereka akan kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan sejumlah RUU bermasalah oleh parlemen.

Rombongan mahasiswa dari Bandung dan Sukabumi, Jawa Barat, sudah terlihat berada di lokasi. Mereka masih hilir mudik dengan menggunakan jaket almamater masing-masing kampus.

Tak jauh dari kumpulan para mahasiswa, masssa dari Serikat Petani Indonesia (SPI) telah menggelar demonstrasi menuntut penghentian pembahasan lima RUU tentang pertanian. Kelimanya adalah RUU Pertanahan, Perkoperasian, Karantina, Sistem Pertanian Berkelanjutan, dan Sumber Daya Air.

Ada sekitar 600 petani dari Serikat Petani Indonesia menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, mereka menggelar aksi sebelum aksi demonstrasi lanjutan mahasiswa yang menolak RUU KUHP dan pembatalan UU KPK.

"Kami lihat dulu mau bergabung aksi dengan mahasiswa atau tidak, karena kami menuntut lima RUU itu," ujarnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Manik Marganamahendra sebelumnya mengatakan, aksi demonstrasi hari ini akan diikuti jumlah massa yang lebih besar dari sebelumnya. Menurutnya, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi telah sepakat untuk meninggalkan kelas dan mengikuti aksi di DPR RI.

"Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR RI. Besok kami akan mendatangkan massa jauh lebih besar lagi. Kami perkirakan jumlahnya bisa mencapai belasan ribu," kata Manik. 

Perwakilan BEM Universitas Trisakti Jakarta, Edmund Seko mengatakan, sekitar 1.000 mahasiswa dari kampusnya akan mengikuti aksi demonstrasi di depan DPR RI hari ini. 

"Paling kurang 1.000 mahasiswa akan turun ke jalan untuk mengikuti aksi ini. Kami akan melakukan 'long march' dari kampus ke DPR," ujar Edmund.

Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, M Nurdiansyah mengatakan, sejumlah agenda reformasi tak kunjung tuntas bahkan cenderung dikhianati pemegang kekuasaan.

"KPK dilemahkan dengan revisi UU KPK dan pimpinan bermasalah, RKUHP dan UU ITE yang mengancam demokrasi, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Sumber Daya Alam yang tidak berpihak pada rakyat, hingga agenda reformasi agraria dan penyelesaian kasus HAM yang tak junjung tuntas," jelas Nudiansyah. (Ant)