Kutip Geertz, Mahfud: Keutuhan bangsa paksa orang tetap bersatu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengklaim, masyarakat hidup dalam iklim kebebasan berkeyakinan dan lepas dari diskriminasi dalam dua dasawarsa pascareformasi. Kilahnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 mencapai 74,92 atau naik 2,53 dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, kekerasan masih terjadi, tetapi jumlah dan sebarannya relatif kecil. Dia lantas menguitp antropolog Clifford Geertz, di mana demokrasi sering dihadapkan pada dua hal secara bersama-sama: diperlukan, tetapi bertentangan. 

"Indonesia, misalnya, membutuhkan demokrasi karena di sini masyarakatnya sangat majemuk, plural, begitu banyak. Sehingga, aspirasi harus dikontestasikan ke demokrasi. Tapi di saat yang sama, Indonesia itu menghendaki integrasi. Integrasi itu keutuhan agar tidak pecah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11).

Mahfud berpendapat, masalah demokrasi berkaitan dengan tuntutan kebebasan, sedangkan integrasi memaksa orang tetap bersatu.

"Pemerintah itu dituntut untuk mengatur keseimbangan, bagaimana demokrasi ini bisa tumbuh dengan baik, tapi negara ini juga terjaga dengan baik. Di situlah perlu kearifan kita bersama untuk selalu mendewasakan diri," tuturnya.

Kemeko Polhukam bersama beberapa instansi terkait merilis buku IDI 2019. Skor sebesar 74,92 diklaim tertinggi dalam 11 tahun pengukuran yang berada di sekitar angka 70-an.

Capaian tersebut mengindikasikan kualitas demokrasi tergolong "sedang". Pun menunjukkan fungsi dan institusi demokrasi telah hadir, tetapi masih menyisakan sejumlah persoalan.

Mahfud menilai, angka itu menunjukkan demokrasi "Tanah Air" masih tahap prosedural. "Belum memasuki fase demokrasi substansial."

Buku IDI 2019 juga merekam perkembangan demokrasi di seluruh provinsi. Hasilnya, tujuh provinsi masuk kategori baik (80>), 26 provinsi kategori sedang (60-80), dan satu provinsi kategori buruk (60<).

Sementara, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Purnomo Sidi, berharap, buku IDI 2019 mendukung kinerja pemerintah daerah (pemda). "Dalam mendukung program pembangunan bidang demokrasi dan politik."