Mahfud MD: Mari bangun Indonesia sebagai negara islami, bukan negara Islam

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap pemuda Muhammadiyah terus berdakwah memperjuangkan nilai-nilai Islami yang inklusif. Ia pun mengimbau agar pemuda Muhammadiyah konsisten menyerukan kebaikan Islam kepada seluruh masyarakat dalam bernegara.

“Karena itu adalah hakikat dakwah. Dalam berdakwah, Pemuda Muhammadiyah untuk jangan bertengkar soal organisasi dan perbedaan dengan organisasi-organisasi lain,” ujar Mahfud saat membuka acara Rakornas Pemuda Muhammadiyah yang disiarkan secara daring, Minggu (27/9).

Ia juga meminta agar pemuda Muhammadiyah terus membawa nilai-nilai Islami dan berdakwah mengajak masyarakat Indonesia menjadi Islami. “Dalam arti berakhlak Islam seperti jujur, demokratis, toleran dan egaliter. Karena itu semua adalah akhlak Islam dalam Pancasila,” tutur Mahfud.

Menurut Mahfud, negara Indonesia tergolong inklusif yang mana semua perbedaan primordial digabung menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Ia pun mengingatkan, dalam kehidupan bernegara, pemuda Muhammadiyah harus tetap menjunjung dakwah jalan tengah. Jadi, tidak mengobarkan dakwah Islam yang ekstrem.

“Mari membangun Indonesia sebagai negara Islami. Bukan negara Islam. agar semua umat Islam di Indonesia dapat berkontribusi, masuk dari berbagai pintu. Jangan eksklusif,” ucapnya.

Sebelumnya, Mahfud MD membantah tudingan bahwa saat ini di Indonesia terjadi Islamofobia.

“Ketika ada yang bicara orang Islam kok ekstrem. Itu bukan bicara orang Islam Indonesia. Itu segelitir orang Islam Indonesia yang genit saja. Baru belajar Islam atau tidak belajar sejarah Indonesia, tetapi tahunya belajar sejarah Islam,” ucapnya dalam diskusi virtual, Kamis (17/9).

Ia pun menjelaskan, membangun moderasi beragama telah menjadi agenda Indonesia sejak kemerdekaan. Para pendiri bangsa, seperti Mohammad Hatta, Yamin, Nasir, Agus Salim, hingga Buya Hamka, justru memperkenalkan Islam moderat yang tidak ekstrem ke kanan atau ke kiri.

Islam jalan tengah, melampaui konsepsi terkait toleransi. Jika toleran membiarkan orang lain, maka Islam jalan tengah mengusung akseptasi atau menerima perbedaan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menepis pendapat, yang menyatakan pemerintah saat ini senantiasa mendiskreditkan Islam. Pasalnya, pemerintah saat ini sudah menyediakan pesantren, hingga pelayanan keberangkatan haji.