Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, dugaan kebocoran data negara hacker Bjorka masih didalami. Mahfud MD mengakui, adanya kebocoran data negara tersebut.
"Oleh sebab itu masih didalami. Pemerintah masih rapat tentang ini (peretasan dan bocornya data negara)," ujar Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/9).
Menurut Mahfud MD, pendalaman dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis data yang bocor di tengah masyarakat, apakah termasuk data negara dan bersifat rahasia atau tidak. Namun sejauh ini, Mahfud memastikan data-data yang dibocorkan hacker Bjorka belum masuk kategori membahayakan.
"Belum ada yang membahayakan, dari isu-isu kan sudah sudah di koran tiap hari ya, ini mau jadi presiden, ini gini. Cuma itu saja, tidak ada rahasia negara yang saya baca, yang beredar itu," katanya.
Mahfud mengaku telah menerima laporan peretasan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan analisa internal Kemenko Polhukam Deputi VII. Ia pun menjelaskan data-data yang dibocorkan hacker Bjorka bukan merupakan data rahasia.
"Tetapi itu bisa juga, sebenarnya bukan data yang rahasia yang bisa diambil dimana-mana dan kebetulan sama. Tetapi itu memang benar terjadi misalnya di Dukcapil ada, di berbagai tempat ada," beber Mahfud.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani, meminta pemerintah serius menangani masalah kebocoran data kementerian/lembaga di Tanah Air belakangan ini.
Lantaran kerap terjadi, menurut Christina, keamanan siber masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi bagi pemerintah, tak terkecuali oleh pihak-pihak lain yang menghimpun data masyarakat, termasuk pihak swasta.
"Fakta bahwa keamanan data di Indonesia rentan bobol harus kita akui. Kejadian kebocoran data bukan hanya terjadi satu dua kali tapi sudah teramat sering," kata Christina kepada wartawan, Senin (12/9).
Diketahui, masalah kebocoran data pribadi kembali menguat dalam beberapa hari belakangan ini. Peretas dengan nama Bjorka membocorkan data figur-figur di pemerintahan melalui akun media sosial Twitter @bjorkanism.
Dalam akun media sosialnya, Bjorka mempublikasikan data pribadi, mulai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate hingga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Bjorka mengklaim, telah mengantongi 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres dan 189 MB sebelum dikompres. Sejumlah dokumen yang dibocorkan juga ikut dipublikasikan oleh Bjorka dalam situs breached.to.
Kasus kebocoran data yang secara berulang terjadi ini menjadi perhatian serius Komisi I DPR. Dia menegaskan, pihaknya selalu mendorong perlunya peta jalan untuk keamanan siber, namun sampai saat ini belum juga terlihat hasilnya.
"Bagi kami adanya peta jalan (roadmap) keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Jangan sampai terjadi seperti sekarang, saling melempar tanggung jawab antarlembaga atau institusi, hal mana kami nilai amat tidak elok. Peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dengan dorongan DPR sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut," ujar Christina.
