Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD belum bisa memastikan kejelasan dari kabar pengunduran diri Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga, Papua, Wentius Nimiangge dari jabatannya.
Mahfud meminta awak media untuk menunggu kabar resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kalau itu benar, bisa saja sekedar manuver politik. Sama saja kayak di Jawa, banyak itu," kata Mahfud dalam acara refleksi akhir tahun bersama media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).
Kasus pengunduran diri pejabat daerah lumrah terjadi. Oleh karenanya, ia meminta agar kabar pengunduran diri Wentius tidak dikaitkan dengan situasi panas di Bumi Cenderawasih. Apalagi situasi di Papua dan Papua Barat telah aman terkendali.
Ia menerangkan, sikap pemerintah mengenai Papua dan Papua Barat konsisten dengan putusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang menyatakan wilayah tersebut merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kemudian timbul gerakan separatis seperti OPM, tentu kami hadapi," tegas dia.
Sebelumnya, dikabarkan Wentius Nimiangge mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan masyarakat Nduga, Selasa (24/12). Alasan karena tak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil.
Wentius mengatakan, permintaan mundur itu sudah diketahui Bupati Nduga Yairus Gwijangge dan beberapa pejabat di Papua.
Sementara Dandrem 172/PWY Kol Inf Binsar Sianipar mengaku belum menerima laporan tertulis terkait pengunduran diri Wakil Bupati Nduga.
“Saat menyatakan pengunduran diri, saya mendengar langsung karena berada di Kenyam bersama tim investigasi yang dikirim Kodam XVII/Cenderawasih ke Kenyam untuk menyelidiki penyebab tewasnya Hendrik Lokbere akibat luka tembak,” kata Kol Inf Sianipar, Kamis.
Dia menjelaskan pernyataan Wabup Nduga itu dilontarkan Senin (23/12) di Kenyam namun hingga kini belum ada pernyataan tertulis.
"Itu butuh proses dan kita masih menunggu perkembangannya," kata Sianipar. (Ant)