Mahfud MD: Rakyat Papua perlu aparat keamanan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut rakyat Papua menginginkan aparat TNI-Polri menjaga keamanan di 'Bumi Cendrawasih'.

Dikatakan Mahfud, tuntutan aparat TNI-Polri ditarik dari Papua berasal dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Yang minta begitu itu kelompok TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka). Rakyat Papua itu justru perlu aparat untuk menjaga keamanan,” ucapnya dalam konferensi pers daring, Rabu (21/10).

Faktanya di lapangan, jelas Mahfud, banyak wilayah yang masih kosong dari penjagaan keamanan aparat TNI-Polri. Bahkan, kata dia, masih banyak Polres yang merangkap tugas untuk menjaga wilayah lain di luar kewenangannya.

Berdasarkan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, TNI-Polri memang masih perlu membangun pos di beberapa daerah yang masih kosong.

“Saya merekomendasikan kepada Pemerintah (Daerah), kepada Presiden (Joko Widodo), TNI, dan Polri, agar daerah-daerah yang masih kosong supaya dilengkapi. Di sana masih banyak daerah-daerah yang tidak ada aparatnya, ini untuk menjamin keamanan,” tutur Mahfud.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini membantah tudingan pemerintah hanya menggunakan pendekatan keamanan terkait serangkaian peristiwa kekerasan di Papua.

“Keamanan bergerak jika ada kekacauan, kerusuhan yang diciptakan atau pembunuhan seperti yang terjadi kemarin di Intan Jaya. Baru aparat itu turun mengamankan,” ujar Mahfud.

Pendekatan dalam penanganan Papua dilakukan secara holistik dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Namun, koordinasi antarkementerian lembaga masih belum maksimal. 

Pendekatan keamanan, kata dia, semestinya memang bukan hanya diperuntukkan untuk Papua saja. Pembangunan markas Komando Rayon Militer (Koramil) di Papua dan Papua Barat adalah kebutuhan, sebagaimana keberadaan Polres di sebuah wilayah.

“Koramil adalah struktur organik, yang belum ada maka dibentuk. Sejak 2016, sudah ada usul oleh Kompolnas tentang pembentukan beberapa polres baru karena secara organis dibutuhkan,” tutur Mahfud.

“(Pembangunan koramil dan kodim) bukan (bertujuan untuk) menakuti orang. Justru melindungi dari ditakut-takuti kaum separatis,” ucapnya.

Untuk diketahui, mahasiswa di Papua sempat menolak rencana pendirian markas koramil TNI AD di wilayah Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Mampa) pada Rabu (4/3).

Penolakan juga dilakukan pada rencana pembangunan pos koramil pada sejumlah distrik di Kabupaten Yalimo pada Rabu (26/2), serta pembangunan kodim di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat pada 2019.