Mahfud MD ungkap 3 agenda yang harus jadi perhatian BNPT, apa saja?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bakal menghadapi tantangan besar dalam rangka penanganan terorisme di Tanah Air.

Setidaknya ada tiga agenda yang harus jadi perhatian BNPT dalam waktu dekat. Pertama, kata Mahfud, yakni deretan event internasional yang akan digelar di Indonesia. Antara lain Piala Dunia U-20 FIFA 2023, FIBA World Cup 2023, ANOC World Beach Games, hingga keketuaan ASEAN.

"Merupakan tantangan paling dekat bagi BNPT, karena harus dapat menciptakan suasana aman dari terorisme bagi seluruh Indonesia," kata Mahfud saat memberikan pidato kunci dalam Workshop Reformasi Birokrasi BNPT di kawasan Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Tantangan berikutnya adalah perhelatan pesta demokrasi di Indonesia jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Memasuki tahun politik, Mahfud berpesan agar BNPT berhati-hati terhadap ancaman atau potensi kekacauan yang dapat muncul dalam pelaksanaan tahapan menjelang Pemilu 2024.

"Tahun ini adalah tahun politik, hati-hati iuga. Kadang kala dari situ muncul provokasi, yang kemudian menimbulkan ide dan langkah bagi orang-orang yang frustasi di bidang politik, atau memang ingin mengambil kesempatan membuat kekacauan di dalam keramaian politik. Harus hati hati," ujar dia.

Isu lainnya yang harus jadi perhatian BNPT dalam rangka pencegahan terorisme yakni pemindahan ibu kota negara (IKN). Mahfud meminta BNPT juga berhati-hati namun tegas dalam menindak temuan atau informasi terkait penyebarluasan terorisme di Indonesia.

"Pemindahan ibu kota negara juga jadi isu, supaya hati-hati betul. BNPT, Densus (88), hati-hati," ucap Mahfud.

Mahfud menilai, penindakan terhadap terorisme seringkali terjebak dalam penilaian publik yang ambigu. Di satu sisi, ujar Mahfud, upaya pemberantasan terorisme kerap dikatakan sebagai tindakan represif. Namun, di sisi lain, keterlambatan penanganan terhadap aksi terorisme juga memicu reaksi publik yang beragam.

"Oleh sebab itu, kita harus tegas. Kalau gejalanya itu (terorisme), harus kita tindak. Jangan sampai demokrasi, hak asasi, itu digunakan untuk menghancurkan masyarakat dan negara kita," tuturnya.

Ditambahkan Mahfud, dalam rangka perbaikan tata kelola di badan lembaga penanganan terorisme, setidaknya ada tiga poin yang perlu ditunjukkan dalam reformasi birokrasi BNPT.

Pertama, peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas birokrasi melalui birokrasi yang antisipatif, proaktif dan efektif dalam mengahadapi globalisasi serta dinamika perubahan lingkungan yang dinamis. Ketiga, melakukan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi BNPT