Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), jumlah korban dari Indonesia yang meninggal dunia akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mencapai lebih dari 1.900 orang.
Untuk itu, Presiden jokowi meminta jajaran untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas TPPO.
“Presiden tadi menyatakan, melakukan restrukturisasi satgas tim Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” ungkap Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dipantau online dari YouTube Sekretariat Kabinet RI, Selasa (30/5)
"Khusus di NTT, sejak Januari sampai dengan Mei itu sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang," kata dia lagi.
Sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2023, Indonesia juga memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi TPPO khususnya di kawasan ASEAN.
“Semua negara ASEAN meminta kepada Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang ini, karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka, karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” ujarnya.
Lebih jauh Mahfud mengatakan, upaya untuk memberantas simpul-simpul TPPO kerap terkendala, seperti karena masalah birokrasi dan adanya pihak yang memberikan sokongan terhadap tindak pidana ini. Oleh karena itu, kata Mahfud, Presiden mengingatkan kepada aparat pemerintah untuk tidak memberikan sokongan terhadap tindak kejahatan TPPO ini.
“Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backing-an karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara. Tidak ada backing-backing-an bagi penjahat, backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,” tegasnya.
Sementara Kepala BP2MI Benny Rhamdani menambahkan, dalam tiga tahun terakhir BP2MI telah menangani lebih dari 94.000 anak-anak bangsa yang dideportasi dari Timur Tengah dan Asia. Di mana, 90% dari yang dideportasi adalah mereka yang dulu berangkat tidak resmi dan diyakini 90% dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penenmpatan keberangkatan ilegal.
"Kemudian jenazah, kurang lebih 1.900. Artinya setiap hari rata-rata ada dua peti jenazah yang masuk. Sama, 90% dari mereka berangkat tidak resm atau korban sindikat keberangkatan ilegal. Kemudian, 3.600 yang sakit dan depresi, hilang ingatan dan cacat secara fisik," jelas dia.
Dia menerangkan, alaram praktik TPPO ini sebetulnya sudah diingatkan oleh Word Bank pada 2017 yang merilis bahwa ada 9 juta orang indonesa yang bekerja di luar negeri. Padahal yang tercatat resmi di BP2MI itu hanya 4,7 juta.
"Jadi asumnya ada 4,3 juta orang indonesia yang bekerja di luar negeri yangg berangkat unprosedural dan diyakini dilakukan oleh sindikat penempatan ilegal," tutur dia.
