Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mencopot Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP), Dydik Rudy Prasetya. Pangkalnya, klaim stok 1,3 juta ton beras tidak sesuai kondisi di lapangan.
Ketua MAKI Korwil Jatim, Heru Satriyo, menyampaikan, klaim melimpahnya stok beras tersebut tidak sesuai dengan pengakuan beberapa pejabat unit pengelola teknis (UPT) Distan KP. Selain itu, terjadi kelangkaan di pasaran dan harganya mahal.
"Kasus beras langka di pasaran yang dibarengi dengan data panen tembus di angka 1,3 juta ton by data tetapi kenyataan di lapangan tidak ada beras, ini hal yang aneh. Dan Kadistan Jatim harus bertanggung jawab," kata Heru dalam keterangannya, Jumat (24/2).
Sebelumnya, Kadistan KP Jatim, Dydik Rudy Prasetya, menyebut ketersediaan beras di wilayahnya aman. Dalihnya, ada stok 850.000 ton dari Desember 2022 plus panen 152.000 ton pada Januari 2023 dan 249.000 pada Februari 2023, sedangkan konsumsi masyarakat hanya 250.000 ton.
Menurut Heru, sesuai penerapan sistem berkala pelaporan di lingkungan Distan KP Jatim, mestinya tata kelola dari prapanen hingga pascapanen dan tata niaga, terutama stok beras, menjadi tanggung jawab instansi yang dipimpin Dydik.
Di sisi lain, Distan KP Jatim memiliki UPT padi dan palawija dengan hampir 50 lebih kebun benih tersebar di seluruh kabupaten. Rata-rata lahan benih padi yang dikelola adalah 3-5 ha.
Pun terdapat puluhan hektare yang dikelola UPT padi dan palawija di Singosari Malang; Pohjentrek Pasuruan; Desa Lebo, Sidoarjo. Kemudian, merujuk data calon petani calon lahan (CPCL) padi, nyaris 1 juta ha. Data ini dikelola Distan KP Jatim.
Bahkan, setiap CPCL di seluruh desa-desa didampingi penyluh pertanian lapangan (PPL). Apalagi, belanja karyawan anggaran PPL termasuk untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi maupun nonsubsidi, benih, hingga alat mesin pertanian (alsintan).
Dengan demikian, bagi Heru, semestinya Jatim tidak memiliki masalah di bidang pangan. Sayangnya, Dydik justru menyalahkan anomali cuaca sebagai "biang kerok" kelangkaan dan mahalnya harga beras,
"Kok, anomali cuaca menjadi alasan sekelas Kepala Dinas Pertanian menjawab masalah kelangkaan beras? Ini yang enggak waras saya atau siapa, nggih?" tanya dia.
"Dan saran saya ke Ibunda Gubernur Jawa Timur, Dydik Rudy prasetya harusnya penempatannya di kantor BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Jatim karena saya baca, beliau cenderung bicara anomali cuaca," imbuhnya.
Atas masalah ini, MAKI Jatim juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola niaga UPT padi dan palawija di bawah Distan KP. Sebab, ada dugaan potensi korupsi.
"MAKI Jatim juga mendesak copot staf-staf pemasaran Dinas Pertanian Jatim itu. Kok, bisa mereka bangga ketika ikut pameran dengan aneka produk berasnya tapi berasnya ke mana, sekarang diam semua! Apa mungkin beras itu ditimbun di rumah-rumah mereka?" tandas Heru.
