close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Mantan Wagub DKI Bunyamin Ramto bertemu dengan Wagub Sandiaga Uno.(Akbar Persada/Alinea)
icon caption
Mantan Wagub DKI Bunyamin Ramto bertemu dengan Wagub Sandiaga Uno.(Akbar Persada/Alinea)
Nasional
Rabu, 07 Maret 2018 19:19

Mantan Wagub DKI kritik penataan Tanah Abang

Kebijakan penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan Anies-Sandi dikhawatirkan akan menyebabkan eksodus pedagang dari luar daerah.
swipe

Kebijakan penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan Anies-Sandi sebagai pemimpin DKI Jakarta kembali mendapat tanggapan miring. Kebijakan menutup jalan Jatibaru Raya untuk mengakomodir ratusan pedagang kaki lima (PKL) itu dinilai mantan Wagub DKI era R. Soeprapto, Bunyamin Ramto tak tepat.

Dia mengkhawatirkan akan terjadi eksodus pedagang dari daerah ke Ibu Kota. "Kalau mereka menyerbu Jakarta, siapa yang mau menampungnya? Jakarta ini bukan kota kaki lima," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/3).

Mantan Wagub bidang ekonomi dan pembangunan ini sengaja bertandang untuk menemui Wagub Sandiaga Uno di ruang kerjanya. Banyak saran yang diberikan pada pertemuan yang diawali makan siang bersama itu.

Kepada Sandiaga, Bunyamin mengatakan, di era kepemimpinannya periode 1982-1987 di Jakarta seluruh PKL terdaftar. Tidak boleh ada penambahan jumlah untuk mengantisipasi ledakan PKL di Ibu Kota. "Sebab pemerintah apa pun tidak akan mampu menampung PKL kalau tidak dibatasi," ungkapnya.

Terlebih tidak ada dasar aturan untuk melancarkan kebijakan penataan kawasan Tanah Abang. Meski seorang Kepala Daerah memiliki hak untuk menggulirkan diskresi, kata Bunyamin, tetap harus taat terhadap aturan. "Siapa pun juga pemerintah itu, dia harus tetap patuh pada aturan," tegasnya.

Bila belum ada dasar aturan yang mengatur sebagai landasan menjalankan kebijakan, lanjut Bunyamin, pemerintah wajib menyiapkan aturan terlebih dahulu. Hal ini, yang dilakukan Bunyamin saat Plaza Gajah Mada meminta izin untuk membangun 20 lantai. Ketika itu, Peraturan Daerah (Perda) hanya mengizinkan bangunan di kawasan Gajah Mada memiliki tinggi maksimal empat lantai.

"Saya izinkan boleh bangun 20 lantai. Sebelum lakukan itu saya buat aturannya dulu baru kebijakan itu diberlakukan," terangnya.

Meski demikian, Bunyamin tetap optimistis Anies-Sandi dapat menjalankan tugas dengan baik untuk lima tahun ke depan. "Tapi saya kasih usulan, aparatur dibenahi dulu, kalau aparatur tidak dibenahi, maka tidak akan bisa digerakkan pembangunannya,” ungkapnya.

img
Akbar Persada
Reporter
img
Satriani Ari Wulan
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan