close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin/Dokumentasi Kemenkes.
icon caption
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin/Dokumentasi Kemenkes.
Nasional
Selasa, 24 Agustus 2021 10:31

Masih ada stok, Menkes minta daerah jangan tahan vaksin Covid-19

Ada daerah merasa kekurangan vaksin, ada pula ketahan di provinsi seminggu.
swipe

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, saat ini ada isu kabupaten/kota merasa kekurangan atau benar-benar kekurangan vaksin Covid-19. “Yang merasa kekurangan, karena umumnya di daerah-daerah, dia terima 1000 (dosis vaksin Covid-19), dia suntik hanya 500 (dosis), yang 500 (dosis) hanya ditahan sebagai stok untuk dosis kedua,” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/8).

Per Senin (23/8), Indonesia 116 juta dosis vaksin Covid-19 telah didistribusikan di daerah-daerah. Lalu, hampir 91 juta dosis vaksin Covid-19 sudah disuntikan. Jadi, masih ada stok vaksin Covid-19 sebesar 25 juta dosis di daerah.

Merujuk arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, daerah jangan menahan vaksin Covid-19 yang diterima untuk dosis kedua. Sebab, pemerintah pusat (Pempus) sudah mengatur jatah vaksin Covid-19 untuk daerah.

“Jadi, pakai saja disuntik sesuai dengan aturan. Kalau ini bisa jadi suntik pertama, lakukan semuanya, kalau ini dijadikan suntik kedua, lakukan suntik kedua semuanya. Manajemen stoknya dilakukan di pusat, sehingga tidak dilakukan di daerah,” tutur Budi.

Ia mengakui, beberapa hal terkait pengaturan jatah vaksin Covid-19 masih perlu diperbaiki. Namun, sambung Menkes, sebaiknya daerah mengikuti ritme Pempus dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

“Kalau kita bilang suntik kedua, masih ada sebagian suntik pertama, Ada yang kita bilang suntik pertama, malah ditahan untuk suntik kedua, sehingga ada stok yang cukup banyak sekitar 25 juta tadi, yang ada di daerah-daerah,” ujar Budi.

Di sisi lain, memang ada beberapa daerah dengan stok vaksin Covid-19 kosong. Ia pun menjelaskan, biasanya Pempus mengirimkan vaksin Covid-19 ke provinsi dalam waktu 1-2 hari. Lalu, pemerintah provinsi (Pemprov) juga membutuhkan waktu 1-2 hari untuk mendistribusikan ke kabupaten dan kota masing-masing.

“Tetapi ada juga yang ketahanannya sampai seminggu atau lebih. Bapak presiden bilang supaya itu didorong, karena banyak bupati/walikota yang mengeluh,” ucapnya.

Kemenkes, kata dia, membuat transparansi ketersediaan stok vaksin Covid-19 nasional hingga kabupaten/kota yang dapat dilihat di website vaksin.kemkes.go.id.

img
Manda Firmansyah
Reporter
img
Fathor Rasi
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan