Masyarakat adat dan wajah timpang vaksinasi Covid-19

Hingga kini, Odih—salah seorang anggota masyarakat adat Kasepuhan Ciptamulya, Sukabumi, Jawa Barat—percaya, virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 belum pernah menjangkiti warga di sana. Ia merasa, sejak pandemi mengancam Indonesia pada Maret 2020, warga di sana baik-baik saja.

“Ada aturan pakai masker dan jaga jarak, tapi di sini orang enggak pakai masker. Misal ada nikahan, biasanya dangdutan. Orang berkerumun, biasa aja. Belum ada kasus positif,” ujar pemuda 25 tahun itu saat dihubungi reporter Alinea.id, Rabu (17/2).

Seturut Odih, Tomo—anggota masyarakat adat di Dusun Sungai Utik, Kalimantan Barat—dan Yumi—anggota masyarakat adat Kampong Menteng Tualang Pusu, Sumatera Utara—juga mengatakan, tak ada satu pun warga adat mereka yang terinfeksi Covid-19.

Cara bertahan

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Herry Jogaswara mengatakan, persoalan masyarakat adat dalam pandemi harus dilihat dalam dua aspek. Pertama, benar ada kerentanan dalam masyarakat adat karena mereka tidak terakses sistem kesehatan, bahkan ada yang menolak sistem kesehatan modern.

Kedua, terkait konsep ketahanan dan kapabilitas. Ia mengatakan, justru masyarakat adat memiliki mekanisme tertentu, yang membuat mereka bisa hidup dalam kondisi darurat kesehatan.

“Misalnya pada Orang Rimba, ada tradisi orang dari luar daerah atau Orang Rimba sendiri yang habis bepergian jauh, dia harus besasindingon (isolasi),” ujar Herry saat dihubungi, Selasa (16/2).

Untuk meminimalisir penularan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan, pihaknya menginstruksikan lockdown wilayah adat agar virus tak sampai masuk dan menyebar.

Ada pula instruksi pencegahan secara spiritual, sesuai kearifan lokal masing-masing. Pihaknya juga mengimbau untuk mengantisipasi krisis pangan, dengan menyimpan makanan pokok di lumbung pangan. Sejak Maret 2020, ujar Rukka, pihaknya pun membentuk gugus tugas penanganan Covid-19.

Namun, aktivitas perusahaan dan pariwisata yang dekat dengan wilayah adat menjadikan lockdown sulit diterapkan. Padahal, lockdown adalah salah satu usaha untuk masyarakat adat bertahan saat pandemi.

“Kami menyadari (mereka) rentan. Karena kerentanan tinggi ini makanya kami memutuskan lockdown. Kalau tidak, pasti outbreak akan memakan banyak korban masyarakat adat,” ucapnya ketika dihubungi, Selasa (16/2).

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mewanti-wanti potensi Covid-19 yang mewabah di wilayah adat. Satu hal yang harus menjadi perhatian, kata dia, mereka seringkali tinggal dalam satu atap, dengan jumlah orang yang padat dan cenderung berkumpul.

“Ini yang harus diantisipasi. Jadi, harus diberikan banyak pemahaman, umumnya ketika satu terdeteksi, berarti penularan sudah banyak,” kata dia ketika dihubungi, Kamis (18/2).

Dicky pun menyebut, kematian juga bisa cenderung tinggi karena mereka banyak yang lanjut usia dan komorbid. “Tentu mereka tidak diketahui seperti masyarakat di perkotaan yang rutin cek kesehatan, ini yang harus diantisipasi,” katanya.

Antisipasi terbaik, sebut Dicky adalah memberikan pemahaman untuk membatasi pergerakan mereka ke kota. Lalu, mengajarkan mereka memakai masker.

“Bukan hal yang mudah. Tapi, itu kewajiban pemerintah melindungi rakyat,” ujarnya.

Kelemahan data

Di tengah gencarnya program vaksinasi dari pemerintah, Odih dan Yumi sama-sama berpendapat, vaksinasi Covid-19 saat ini tak diperlukan di wilayah adat mereka. Odih mengatakan, justru warga akan berpikir negatif kalau ada program vaksinasi ke wilayah mereka karena tak pernah ada kasus positif Covid-19.

“Kalau misalnya ada vaksinasi ya sudah yang tempat ada corona aja, di sini enggak usah,” ujar Odih.

Sedangkan Yumi menuturkan, masyarakat adatnya tak terlalu antusias untuk divaksin. Sebab, ia juga mengklaim di wilayah adatnya belum ada yang terinfeksi Covid-19.

Sementara itu, meski tak berharap banyak, Tomo menilai, seharusnya kebijakan vaksinasi Covid-19 merata. “Kalau vaksinasi ini bisa mengatasi pencegahan Covid, ya kenapa tidak,” ujarnya.

Ia mengatakan, wilayahnya masuk ke dalam zona kuning. Tak sedikit pula warga yang sudah lanjut usia.

“Selama ini masyarakat masih bisa beraktivitas di kampung, tapi masalah kita sekarang ini, banyak aktivitas yang bersentuhan langsung dengan orang-orang pendatang,” katanya.

Merujuk situs web aman.or.id, AMAN memperkirakan, populasi masyarakat ada di Indonesia ada 50-70 juta jiwa. Dari jumlah sebanyak itu, mereka tak masuk dalam prioritas program vaksinasi Covid-19 yang sedang digulirkan pemerintah.

Menurut juru bicara program vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, yang menjadi alasan masyarakat adat tak masuk dalam program vaksinasi karena mereka komunitas tertutup.

“Penularan Covid-19 terutama daerah yang mobilitasnya tinggi ya,” tuturnya saat dihubungi, Rabu (17/2).

Padahal, atas dasar prinsip kesetaraan, World Health Organization (WHO) sudah mengeluarkan panduan prioritas vaksin dalam “WHO Sage Roadmap for Prioritizing uses of Covid-19 Vaccines in the Context of Limited Suplly”, yang dipublikasikan pada 13 November 2020.

Di dalamnya disebutkan, kelompok sosiodemografi dengan risiko penyakit parah atau kematian lebih tinggi, seperti orang yang hidup dalam kemiskinan, tunawisma, mereka yang hidup di permukiman kumuh perkotaan, kelompok seksual minoritas, pekerja migran, pengungsi, populasi nomaden, dan masyarakat adat di perdesaan dan daerah terpencil termasuk ke dalam prioritas penerima vaksinasi Covid-19.

Siti berkilah, WHO sudah merekomendasikan daftar penerima vaksin. Ia bilang, pihaknya pun sudah menyusun sesuai peta jalan.

“Terutama kita melihat beban penyakit, angkat kesakitan, dan kematian,” kata dia.

Ia pun menyebut, masyarakat adat bukan termasuk kelompok rentan tertular Covid-19. Penilaian ini berpijak dari data kasus, yang menurutnya paling banyak terjadi di daerah perkotaan.

Merujuk data dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2012, populasi komunitas adat tersebar di 24 provinsi, 263 kabupaten, 1.044 kecamatan, 2.304 desa, dan 2.971 lokasi. Tempat tinggal komunitas adat di daerah aliran sungai, dataran rendah, pedalaman, pesisir pantai atau laut, dan perbatasan antarnegara.

Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan, secara konstitusional setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial di masa pandemi.

“Data vaksin juga belum jelas oleh Kemenkes. Kita minta Pak Menkes (Budi Gunadi Sadikin) membuka data vaksin yang katanya sudah ada. Itu harusnya dibuka, apakah 181 juta ini memenuhi asas keadilan sosial?” kata Netty saat dihubungi, Rabu (17/2).

Lebih lanjut, Netty mengatakan, anggota masyarakat adat juga berisiko tertular Covid-19. Sebab, mereka pun melakukan interaksi. Maka, ujarnya, penanganan Covid-19 harus menjunjung tinggi pemerataan.

“Pemerataan itu kan enggak mesti sama, tapi harus berdasarkan data. Makanya, penanganan ini berangkat dari kebijakan yang berdasarkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan,” kata dia.

“Jadi jangan diputuskan sepihak masyarakat adat tidak berhak vaksinasi. Saya sangat terusik ya kalau kemudian alasan yang tidak ilmiah dan data.”

Sementara itu, Direktur Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda mengatakan, hingga kini pemerintah masih belum jelas memetakan kelompok rentan.

“Harusnya masyarakat adat termasuk kelompok rentan karena dari akses faskes (fasilitas kesehatan) dan jaminan sosial tidak terjangkau,” ujar Olivia saat dihubungi, Selasa (16/2).

“Walaupun ada temuan kasus nol di Baduy karena micro lockdown, tapi mereka bukan tidak punya risiko sama sekali (tertular).”

Menurut Rukka Sombolinggi, ada dua faktor mengapa masyakarat ada tak masuk dalam prioritas kelompok penerima vaksin Covid-19. Pertama, masyarakat adat tinggal di lokasi yang jauh dan banyak terisolasi, sehingga transportasi sulit dijangkau. Kedua, ada diskriminasi akses pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan yang tidak merata.

“Kami sadar, dari awal pemerintah tidak punya kapasitas untuk menangani pandemi,” ujar Rukka saat dihubungi, Selasa (16/2).

“Masalah terbesar, tidak ada ketegasan pemerintah karena terlalu khawatir menangani pandemi dengan pendekatan ekonomi, sementara pendekatan sosial dan budaya itu tidak dilakukan.”

Soal vaksinasi, Rukka menilai, masyarakat adat perlu mendapatkannya. Ia memandang, pemerintah sebaiknya menargetkan vaksinasi wilayah adat yang dekat dengan perkotaan dan pintu masuk perusahaan.

“Vaksin ini kan satu-satunya cara, walau kena virus tidak akan fatal sakitnya. Persoalannya, ketika pemerintah menggunakan statistik yang dimilikinya, jelas administrasi di masyarakat adat kan tidak serapi di kota,” kata dia.

Dihubungi terpisah, peneliti Lokataru Foundation Fian Alaydrus mengungkapkan, akar masalah masyarakat adat tak jadi prioritas vaksin Covid-19 karena tak ada instrumen untuk mendata kelompok adat.

“Padahal policy brief UN (United Nation/Perserikatan Bangsa-Bangsa) itu bilang bahwa kelompok rentan, seperti kelompok masyarakat adat itu sebenarnya harus dapat perhatian khusus,” kata dia saat dihubungi, Rabu (17/2).

Ketika program vaksinasi Covid-19 bergulir, ia mengatakan, kelompok terpinggirkan tidak diamati. Di masa normal sebelum pandemi, ujar dia, masyarakat adat sudah tidak diperhatikan. Terutama akses kesehatan. Lalu, mereka juga terbatas akses informasi soal Covid-19 dan vaksin.

“Jadi enggak ada harapan untuk masyarakat adat. Dalam kondisi normal saja enggak diperhatikan, apalagi sekarang,” ujarnya.

Ia menilai, untuk kelompok yang masuk prioritas vaksin saja, hingga sekarang data yang dimiliki pemerintah masih tidak valid. “Apalagi untuk masyarakat adat,” ucapnya. Fian memandang, pemerintah harus segera memperbaiki sistem kesehatan.

Sementara Dicky Budiman mengatakan, masyarakat adat harus termasuk dalam kelompok berikutnya menerima vaksin Covid-19, setelah tenaga kesehatan, pekerja publik, orang lanjut usia, dan komorbid. Dan lagi-lagi Dicky menyebut, pendataan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

“PR-nya kan manajemen data pemerintah ini masih belum bagus. Harus diperbaiki sekaligus. Jadi, ini kesempatan pemerintah untuk memperbaiki pendataan kependudukan, supaya lebih tertib,” tuturnya.