Membangun ketahanan pangan di Kampung Tangguh Jaya 

Sebuah spanduk panjang dipasang tak jauh dari area pemakaman jenazah Covid-19 di Taman Pemakaman Umum (TPU) Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (7/2). Bertuliskan "Kampung Tangguh Jaya", spanduk itu menjadi pertanda keberadaan kawasan dengan tingkat penularan Covid-19 yang tinggi. 

"Kami masuk zona merah (penularan Covid-19)," kata Sabarudin, Ketua RW 07, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, saat berbincang Alinea.id di kediamannya, siang itu. 

RW 07 merupakan satu dari enam RW bersatus zona merah yang disasar dalam program Kampung Tangguh Jaya inisiatif Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Program itu merupakan replikasi program Kampung Tangguh Semeru yang  digagas Fadil ketika menjadi Kapolda Jawa Timur pada 2020 lalu.

Sebagaimana di Jawa Timur, Kampung Tangguh Jaya dikembangkan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai respons berbasis komunitas menghadapi Covid-19. Di tingkat nasional, program itu diberi nama Kampung Tangguh Nusantara. 

Ditemani istrinya, Sabarudin mengisahkan perjuangan mereka membangun Kampung Tangguh Jaya di lingkungan Betawi itu. Sekitar sebulan yang lalu, Sabarudin dan lima ketua RW lainnya diundang Kapolsek Jakagakarsa Kompol R. Eko Mulyadi untuk membentuk Kampung Tangguh Jaya.

"Waktu itu ada delapan belas orang yang positif (tertular Covid-19) berdasarkan data dari Polsek Jagakarsa. Setelah saya kroscek, ternyata ada lima orang sudah tidak tinggal di sini," ujar Sabarudin.

Pembentukan Kampung Tangguh Jaya tak ditanggapi serius Sabarudin pada pertemuan perdana. Ketika itu, ia berpikir jika program Kampung Tangguh Jaya hanya sekadar nama untuk membagi bantuan sosial (bansos) dari kepolisian.

"Karena bantuan yang dia salurkan cuma alat pelindung diri (APD), masker, sama hand sanitizer. Itu pun tak mencakup semua yang terpapar," jelas pria berusia 48 tahun itu.

Dalam pertemuan berikutnya, Sabarudin mulai memahami tujuan Kampung Tangguh Jaya. Menurut dia, dengan dinamai Kampung Tangguh Jaya, warga di lingkungannya terasa lebih optimistis. "Nuansa, ruhnya memberi semangat kepada warga saya menghadapi pandemi," imbuh dia. 

Tak hanya fokus mengawasi kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan, menurut Sabarudin, Kampung Tangguh Jaya di lingkungannya juga didirikan sebagai respons terhadap kesulitan ekonomi yang dialami warga selama pandemi. 

Salah satu itikad pemberdayaan ekonomi itu dimulai lewat didirikannya kebun sayur hidroponik. Bekerja sama dengan Balai Penerapan Teknologi Pertanian DKI Jakarta, kebun hidroponik itu kini telah berdiri di lahan salah satu warga RW 07. Sudah ada aneka sayuran yang tumbuh di kebun itu, semisal kangkung, bayam, cabai, dan brokoli.

"Kalau dari polisinya cuma itu saja, pertemuan. Inisiatif mencari hidroponiknya, ya, dari kami warga. Kita baru panen perdana. Cuma kemarin (hasilnya) hanya untuk anggota PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga) dulu," kata dia.

Melihat hasil panen perdana yang cukup melimpah, Sabarudin optimistis Kampung Tangguh Jaya bisa jadi solusi meningkatkan ketahanan pangan di RW 07. Ia pun berencana mendorong warga membangun kebun hidroponik di lahan kosong di rumah mereka masing-masing. 

"Kalau setiap warga masing-masing punya satu (kebun) hidroponik ini--mungkin enggak sampai sebulan, ya, tapi bisa seminggu--untuk kebutuhan sayur, saya rasa bisa (terpenuhi). Makanya, ini menarik buat saya coba memasyarakatkan di RW 07," kata dia. 

Serupa dengan yang RW 07 Srengseng Sawah, itikad membangun ketahanan pangan warga juga direncanakan di Kampung Tangguh Jaya di RW 03 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pengurus RW 03 Johar Baru, Mokhmad Basri mengatakan, pihaknya telah menyiapkan program budi daya lele dan holtikultura. 

"Di RT 12, ada warga sudah siapkan bak, ada beberapa drum. Untuk holtikulura, rencananya tanam sayur di RT 10. Ada lahan kosong di sana, meskipun enggak cukup banyak," ujar Basri saat ditemui Alinea.id di kantornya, Ahad (7/2) malam. 

Meskipun sudah lama jadi zona merah, Kampung Tangguh Jaya baru berdiri di RW 03 sekitar dua pekan. Program itu direalisasikan setelah jumlah kasus positif Covid-19 di RW 03 naik signifikan sejak pertengahan Desember 2020. 

"Itu dimulai dari keluarga saya. Ada tiga orang yang positif, kemudian langsung rentetan. Naiknya benar-benar drastis. Sampai akhir Januari itu, kita udah 32 (orang yang kena Covid-19). Itu kasus aktif, ya. Makanya, dalam rapat kita sepakat jadi kampung tangguh," jelas Basri.

Menurut Basri, kenaikan kasus di lingkungannya dipicu oleh klaster perkantoran. Hampir 90% pengidap Covid-19 di RW 03 tertular dari kerabatnya yang terpapar di kantor mereka masing-masing. Karena itu, sebagai langkah antisipasi, RW 03 memberlakukan satu pintu masuk dan mengurangi mobilitas warga. 

Upaya-upaya pencegahan itu, menurut Basri, sudah cukup berhasil. "Sampai hari ini, sudah tinggal sebelas orang. Hampir 70% turun. Sebelum menginjak ke program lain, kita fokus kurangi (jumlah kasus) positif dan aktif dulu," imbuh Basri. 

Pro-kontra kampung tangguh

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengapreasiasi diluncurkannya program Kampung Tangguh Jaya di Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Menurut dia, program tersebut cukup efektif dalam menurunkan kasus positif Covid-19 per wilayah. 

Kesimpulan itu, kata Poengky, diperoleh setelah meninjau langsung salah satu kampung tangguh di wilayah hukum Polsek Serpong yang dibina Polres Tangerang Selatan .

"Bahkan (kampung tangguh di Serpong) mampu menekan jumlah penderita Covid-19 serta sukses dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk pada saat pilkada serentak di Tangerang Selatan," kata Poengky saat dihubungi Alinea.id, Sabtu (6/2).

Karena itu, Poengky menyarankan agar program kampung tangguh direplikasi di setiap kepolisian daerah. Ia meyakini kampung tangguh bisa jadi solusi mencegah meluasnya pandemi Covid-19 serta mampu meningkatkan kesejahteraan warga setempat. 

"Misalnya dengan menyediakan makanan dan minuman bagi warga yang terdampak Covid-19, serta meningkatkan ketahanan pangan warga. Itu, misalnya, bisa dilakukan dengan ternak ikan dan bercocok tanam hidroponik," kata Poengky. 

Pendapat berbeda diutarakan pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Menurut Trubus, kehadiran kampung tangguh tidak akan efektif jika tidak dibarengi pemberian stimulus ekonomi yang mencukupi kebutuhan warga sehingga mereka tidak perlu lagi keluar rumah. 

"Membantu ekonomi kan butuh stimulus. Nah, (stimulus) yang diberikan tidak sesuai. Yang dihadapi masyarakat kan soal konsumsi mereka yang memprihatinkan di tengah kondisi simpanan mereka sudah habis," jelas Trubus kepada Alinea.id. 

Trubus juga pesimistis program Kampung Tangguh Jaya bisa memutus mata rantai penularan Covid-19. Setelah mengamati sejumlah Kampung Tangguh Jaya yang didirikan di DKI, Trubus mengklaim mobilitas warga di kampung-kampung itu masih tinggi dan warga juga masih abai terhadap protokol kesehatan.

"Pada awalnya ketat, tapi berikutnya tidak karena ada pelonggaran. Kemudian, kampung tangguh itu juga tidak ada sanksi karena lebih bersifat persuasif. Jadi, di atas kertas, nalar kebijakannya baik, namun dalam hal implementasinya ini belum menunjukan perubahan yang siginifikan," kata dia. 

Perkuat pendampingan dan pengawasan

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan program Kampung Tangguh Jaya harus diawasi dan didampingi tim ahli supaya bisa efektif. Tanpa itu, ia khawatir pemberdayaan ekonomi di Kampung Tanggung Jaya hanya sekadar gimmick. 

"Bagaimana mengukur berhasil atau tidak, ya, harus dilakukan (pendampingan). Enggak bisa cuma program, tetapi harus ada kalangan profesional yang me-review, yang monitoring," kata Agus saat dihubungi Alinea.id, Minggu (7/2).

Agus mengatakan upaya pemberdayaan ekonomi warga di Kampung Tangguh Jaya harus dijalankan berbasis riset. Menurut dia, kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan warga di Kampung Tangguh Semeru tidak bisa serta merta direplikasi di Kampung Tangguh Jaya karena perbedaan karakteristik sosial. 

"Pemberdayaan ekonomi itu apa? Apa cocok di kampung itu, pendatangnya dari mana, kan begitu. Semua program itu kan bagus, tetapi (bagaimana) pelaksanaannya? Orang Indonesia itu kan kalau tidak diawasi, ya, enggak jalan," jelas Agus.

Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis menyoroti peluncuran Kampung Tangguh Jaya yang diinisiasi kepolisian. Menurut dia, program tersebut seharusnya di bawah tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Sosial.

"Kalau dikeluarkan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, kok agar keluar jalur ya? Pendekatannya kok kaya pendekatan sekuriti, pendekatan keamanan? Bukan enggak boleh, tapi akan lebih baik kalau kita itu mengerjakan sesuai dengan porsi kita. Urusan ekonomi kan bukan urusan polisi," kata Rissalwan kepada Alinea.id, Minggu (7/2).

Selain menjadi tidak fokus, Rissalwan mempertanyakan sumber dana program Kampung Tangguh Jaya. Menurut dia, upaya memulihkan perekonomian warga yang terdampak pandemi Covid-19 melalui program tersebut bukan tidak mungkin membutuhkan anggaran yang besar.

"Setahu saya, realokasi dan refocusing anggaran itu kan didorong oleh pemerintah melalui Kemendagri kepada pemerintah daerah, bukan ke jajaran samping, bukan kepada kepolisian. Jadi, jangan sampai dikurangi anggaran mereka untuk tugas kepolisian," kata Rissalwan.