Memitigasi amuk bencana gempa dan hidrometeorologi 

Dengan nafas terengah-engah, Asmania, melangkah menyisir bibir Pantai Pasir Perawan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Kamis (9/2) siang itu. Di depan sebuah kebun sayur, perempuan berusia 40 tahun itu menghentikan langkahnya. Ia lega tanaman di kebun itu tak rusak.

"Kami (Asmania dan para perempuan Pulau Pari) dari awal lagi nanemnya. Habis kena banjir rob kemarin (tahun lalu)," kata Asmania saat berbincang dengan Alinea.id. 

Di kebun kecil itu, terlihat petak-petak pohon cabai dan beragam sayur mayur. Menurut Asmania, sayur-sayuran di kebun itu ditanam ulang dari awal lagi setelah para penghuni sebelumnya mati karena terendam banjir rob. 

Bagi Asmania dan kawan-kawan, bencana hidrologi itu terasa menyesakkan. Pasalnya, tak mudah untuk menanam sayuran di tanah berpasir yang dekat dengan pantai. "Apalagi bawang merah. Gampang mati kalau kurang air atau kerendem rob," ujar Asmania. 

Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta mencatat Pulau Pari punya luas sekitar 41.32 hektare. Namun, menurut Asmania, luasnya telah berkurang sekitar 1 hektare karena abrasi selama bertahun-tahun. 

Pengikisan satu hektare itu, kata Asmania, diketahui dari pemetaan pulau yang dilakukan bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan  sejumlah ahli lingkungan. "Ini semua terjadi karena perubahan iklim," imbuh dia. 

Warga Pulau Pari, menurut Asmania, tak diam saja. Beragam upaya telah digelar untuk mencegah banjir rob dan meminimalisasi abrasi. Salah satunya ialah dengan penanaman mangrove. "Makanya, kami perlu cegah dengan pemecah ombak. Tapi, yang bisa kami lakukan sejauh ini cuma tanam mangrove di pesisir pantai," kata dia. 

Belum lama ini, Asmania dan rekan-rekannya menggugat PT. Holcim ke pengadilan Swiss. Perusahaan penghasil semen itu dianggap turut bertanggung jawab atas rusaknya ekosistem Pulau Pari. "Mereka yang membuat tempat tinggal kami terancam tenggelam dan sayuran kami rusak," cetusnya.

Mustaghfirin, warga Pulau Pari lainnya, bercerita banjir rob rutin terjadi sejak tiga tahun lalu. Upaya mitigasi lewat penanaman mangrove belum sepenuhnya efektif lantaran bibit-bibit mangrove yang ditanam warga kerap diterjang air laut. 

"Jadi, karena banjir rob yang tinggi dan kurangnya endapan, (mangrove) agak susah tumbuh," kata Bobby, sapaan akrab Mustaghfirin, kepada Alinea.id. 

Pulau Pari, kata Bobby, butuh banyak mangrove untuk mencegah abrasi. Penanaman mangrove terutama difokuskan di wilayah RT 04 RW 04 yang berada di wilayah barat Pulau Pari. Kontur kawasan tersebut tergolong cekung membuat sehingga lebih rawan terendam banjir rob.

"Permukaan laut naik di sini enggak main-main. Enam pulau sudah hilang. Kami di Pulau Pari harus antisipasi. Sejauh ini, belum ada sentuhan dari pemerintah terkait pembangunan infrastruktur untuk merespons bencana iklim ini," kata Bobby.

Selain terancam tenggelam, Bobby berkata, nelayan-nelayan Pulau Pari juga semakin sulit melaut. Menurut dia, cuaca di Pulau Pari semakin ekstrem dan sulit diprediksi. "Dari darat, kita lihat cuaca bagus. Pas di tengah, bisa tiba-tiba ada badai," ujar dia.

Ahli kebencanaan dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno menyebut bencana hidrometeorologi dan gempa sedang "ngetren" di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Khusus untuk bencana hidrometeorologi, ia menilai, strategi yang paling tepat ialah beradaptasi dengan perubahan iklim. 

"Semisal dengan mengurangi emisi karbon dan sebagainya. Sehingga harapannya (suhu bumi) tak (naik) sampai dua derajat seperti yang dikemukakan dalam Konferensi Paris pada 2015," kata Eko kepada Alinea.id, Rabu (16/2).

Berkaca dari dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat Pulau Pari, Eko memandang upaya warga setempat sudah tepat. Selain beradaptasi dengan menanam mangrove, warga juga menuntut perusahaan-perusahaan pembuang emisi karbon terbesar di dunia turut bertanggung jawab atas penderitaan yang mereka alami. 

Sayangnya, Eko memandang peran Pemprov DKI masih minim. Padahal, Pulau Pari merupakan aset wisata yang harus dijaga. "Pemprov DKI Jakarta jangan lepas tangan membiarkan masyarakat Pulau Pari berdaptasi sendiri. Jangan saat dalam konteks wisata warga didekati. Tetapi, begitu kena bencana, dibiarkan saja," ujarnya.

Kesadaran mitigasi bencana

Bencana hidrometeorologi memang tak hanya spesial terjadi di Pulau Pari saja. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 3.404 peristiwa bencana yang terjadi sepanjang 2022. Bencana hidrometeorologi mendominasi statistik itu. 

"Dari fenomena yang ada itu karena ada El Nina yang kemungkinan selesai pada Februari. Setelah itu, akan masuk El Nino, di mana akan banyak bencana kemarau dan puncaknya di Agustus," kata Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo kepada Alinea.id, Selasa (14/2).

Hingga kini, banjir masih jadi bencana hidrometeorologi yang paling lazim terjadi. BNPB mencatat ada 1.464 bencana banjir pada 2022, diekor cuaca ekstrem (1.014 peristiwa), tanah longsor (621 peristiwa), serta gelombang pasang dan abrasi (22 peristiwa). 

"Yang perlu diingat juga bahwa satu desa bisa punya risiko lebih dari satu tipe bencana. Tetapi, tren yang biasa terjadi adalah bencana hidrometeorologi," kata Pangarso.

Total ada sekitar 74 ribu desa di Indonesia. Menurut Pangarso, sebanyak 53 ribu di antaranya merupakan desa rawan bencana. Sekitar 47 ribu desa rawan gempa dan 5.744 desa rawan bencana tsunami. Dari angka itu, baru ada sekitar 1.500 desa yang dikategorikan BNPB sebagai desa tanggap bencana. 

Desa-desa rawan bencana itu, lanjut Pangarso, sebenarnya punya kemampuan untuk bertransformasi untuk jadi desa tangguh bencana. Apalagi, pemerintah menggelontorkan puluhan triliun anggaran untuk dana desa setiap tahunnya. 

"Anggaran desa itu bisa digunakan untuk penanganan kebencanaan, termasuk Covid-19. Tapi, enggak semua desa sadar soal kawasan rawan bencana ini," ujar Pangarso.

Pemda setempat juga kerap abai terhadap persoalan mitigasi bencana. Menurut Pangarso, hanya sedikit pemda yang serius membangun sistem mitigasi bencana di daerahnya. Ia mencontohkan Kabupaten Lembata di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum lama ini dihantam bencana gempa dan banjir. 

"Bupati di sana bikin pedoman bagaimana menganggarkan untuk sesuatu yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana dan dampak perubahan iklim. Desa-desa tinggal mengikuti. Jadi, memang yang dibutuhkan adalah bagaimana mendorong itu," kata Pangarso.

BNPB, lanjut Pangarso, tak tinggal diam. Selain pemetaan, BNPB juga rutin menggelar edukasi terhadap publik terkait mitigasi bencana. Saat ini, BNPB juga sedang berupaya mencipatkan aplikasi untuk mengukur kemampuan desa dalam memitigasi bencana. Aplikasi berbasis survei itu akan merekam aktivitas desa dalam memitigasi bencana. 

"Contoh, misalnya, apakah di rencana pembangunan desa sudah memasukan pendanaan untuk bencana? Sudah. Pertanyaan selanjutnya, 'Untuk apa saja? Nanti akan keluar data seperti jaring laba-laba dan angka penilainya. Mana saja yang kurang? Kami bikin digital. Jadi, otomatis menilai. Nanti ketahuan apakah perencanaan untuk mitigasi kosong," jelasnya. 

Data itu, lanjut Pangarso, nantinya bakal dipakai BNPB untuk mendorong desa-desa membenahi program-program mitigasi bencana mereka. Tak hanya antisipasi bencana, desa-desa juga diharapkan punya strategi yang siap dijalankan saat bencana terjadi atau pascabencana. 
.
"Saat bencana apa saja yang harus dilakukan desa? Itu harus dijelaskan dengan bukti dan perencanaan. Rehabilitasi juga sama. Apa yang harus dilakukan bila terjadi bencana? Di desa kan akan dibuat komunitas pengurangan risiko bencana tingkat desa. Rehabilitasi itu apakah hanya bikin rumah saja? Bagaimana membangun rumah yang rendah risiko gempa," tutur dia.

Lebih jauh, Pangarso mengatakan, membangun kesadaran akan bahaya bencana alam di tingkat desa tidak bisa dilakukan hanya dengan sosialisasi yang sentralistik dari pusat ke pemerintah desa. Ia berharap pemda setempat dan masyarakat desa terlibat aktif . 

"Agar aparat desa itu bisa menilai dirinya sendiri, kemampuan apa yang mereka miliki, dan kekurangan-kerurangan apa yang harus ditangani. Maka, dengan penilaian itu, harapannya anggaran desa bisa digunakan," ucap Pangarso.

Perkuat pengawasan

Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito mengungkapkan kementeriannya telah merilis sejumlah regulasi untuk merespons tren bencana hidrometeorologi dan kegempaan yang kerap menimpa desa-desa di tanah air. 

Ia mencontohkan Keputusan Menteri Desa Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Di antara lainnya, regulasi-regulasi itu bertujuan untuk mendorong pemerintah desa mengalokasikan anggarannya untuk mitigasi bencana. 

"Prioritasnya untuk penanganan dan mitigasi bencana. Saat ini, kita juga sedang memfinalisasi panduan Desa Peduli Iklim," kata Sugito saat dihubungi Alinea.id, Jumat (17/2).

Sugito mengakui kebijakan-kebijakan itu masih belum sepenuhnya dipatuhi pemerintah desa. Ia menyebut tak semua aparat desa cermat dan punya kesadaran untuk mengantisipasi bencana. Walhasil, dana desa masih kerap diutamakan untuk pembangunan fisik. 

"Pemerintah daerah perlu mendampingi, mengedukasi dan advokasi agar tercipta kesadaran kolektif pemangku kepentingan di desa. Ketika faktanya desanya berada pada daerah rawan bencana, dan kebijakannya menjawab kondisi tersebut," kata Sugito.

Secara khusus, menurut Sugito, Kemendes PDTT juga akan memantau kinerja desa dalam menyusun strategi mitigasi bencana. Itu, misalnya, dilakukan lewat pemantauan pada aplikasi monitoring dan evaluasi dana desa (monev DD). 

"Untuk melihat berapa dana  desa yang digunakan untuk program penanganan bencana dan mitigasi bencana. Ancaman bencana itu harus diantisipasi. Sebab, sekarang trennya  perubahan iklim, longsor, dan lain-lain," kata Sugito.

Selain mengefektifkan dana desa, Eko berpandangan pemerintah juga perlu tegas memagari desa dari ancaman eksploitasi perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil-hasil risetnya, Eko menemukan kehadiran perusahaan di kawasan desa kerap menambah tingkat kerawanan bencana. 

Ia mencontohkan maraknya alih fungsi lahan oleh pihak pengembang maupun pelaku industri ekstraktif untuk perumahan dan tambang di sekitar desa rawan bencana. Padahal, lahan di desa-desa tersebut rawan longsor atau berada di kawasan sesar aktif.

"Itu kan malah meningkatkan wilayah kerentanannya. Dia (perusahaan) bangun bangunan di situ sehingga jadi lebih mudah longsor dan lebih mudah banjir. Mau enggak mau kebijakan itu harus didorong untuk mencegah itu," kata Eko. 

Khusus untuk mitigasi bencana gempa, Eko mendorong pemerintah menyusun peta mikro potensi gempa. Menurut dia, peta potensi dan titik-titik gempa yang dimiliki pemerintah saat ini tidak mendetail. Walhasil, bencana gempa kerap telat diantisipasi.

"Yang jadi masalah adalah kita itu sering hanya memetakan sesar-sesar aktif. Tetapi, mikro-mikro turunannya itu sering tidak dipetakan. Sebagai contoh, kalau lihat di Palu. Patahan Palu Koro itu besar. Tapi, yang merusak itu bukan hanya Palu Koro saja, tetapi juga turunan-turunan berikutnya," kata Eko.

Eko menilai, upaya mitigasi dan adaptasi bisa lebih efektif jika pemetaan terkait potensi bencana jauh lebih mendetail. Alokasi dari dana desa untuk pembangunan infrastruktur guna mengantisipasi bencana juga bisa lebih tepat sasaran. 

"Kalau sudah dipetakan maka akan ada gambaran, bagaimana bangunan harus dibangun. Jadi, jangan sampai seperti (peristiwa gempa) di Cianjur. Daerahnya berada di patahan dan sesar gempa, tetapi bangunannya tidak tahan gempa," kata Eko.