Mendagri bantah keberadaan satu juta KTP palsu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, tuduhan saksi Prabowo-Sandi yang menyatakan ada satu juta KTP palsu untuk menggelembungkan suara adalah tidak benar. Sebab, pendataan pemilih telah melalui verifikasi Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan nama dan domisili pemilih masing-masing.

"Secara prinsip, data kependudukan yang diserahkan Kemendagri kepada KPU itu, terus di-update. Itu datanya clean and clear, by name by address yang ada," kata Tjahjo di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

Ia amat yakin, tak akan ada penggelembungan suara lantaran semua data DPT sudah disesuaikan dengan KTP tempat pemilih tinggal, yang sudah melalui verifikasi.

"Tidak ada orang sampai nyoblos dua kali di satu TPS. Apalagi merangkap di dua TPS, enggak akan mungkin," kata Tjahjo.

Selain itu, setiap pemilih, akan tercatat oleh saksi di TPS saat ingin melakukan pencoblosan, sehingga tuduhan saksi Prabowo-Sandi, soal satu juta KTP palsu sulit dibuktikan.

"Itu kan by name by address, datanya terdata dan pengitungan saksi di TPS. Ada saksinya, ada fotonya, ada dokumentasinya, ada planonya. Semua clean and clear," kata Tjahjo.

Sebelumnya, saksi Prabowo-Sandi yang dihadirkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, Agus Maksum, mengklaim telah menemukan lebih satu juta KTP palsu yang digunakan pemilih sebagai syarat mencoblos.

"Jumlah KTP palsu lebih dari satu juta. Kami mengecek ke lapangan, Dukcapil dan memang konfirmasi data KTP tersebut tidak terdaftar," kata Agus dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6).

KTP tersebut telah dicek kebenarannya dalam sistem dan dinyatakan invalid. Selain itu, Agus mengungkapkan ada Kartu Keluarga (KK) yang manipulatif. Jumlahnya mencapai 117.333 KK dan data invalid di lima provinsi 18,8 juta. 

"Kami sejak Desember sudah datang kepada KPU untuk mendiskusikan dan menginformasikan DPT-DPT invalid. Kami diskusikan hingga Maret tidak ada titik temu dan membuat laporan resmi DPT tidak wajar 17,5 juta, tanggal lahir sama, KK manipulatif," ujarnya