Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali dihembus kabar tak sedap karena dianggap menghambur-hamburkan anggaran. Setelah ramai kontroversi pemborosan pengadaan pohon imitasi untuk mempercantik ruas jalan Ibukota, kini DKI dinilai berlebihan lantaran menganggarkan pengadaan tong sampah yang diimpor langsung dari Jerman.
Berdasarkan situs e-katalog.lkpp.go.id, pengadaan tong sampah dengan nama dust bin itu diusulkan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta dengan nomor paket KAK-P1805-1025895. Pengadaan tersebut pun berstatus disetujui PT. Groen Indonesia."Kami bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paket yang telah dibuat, terima kasih," tulisan dalam notifikasi situs lkpp.
Tercatat dalam situs tersebut, Dinas LH DKI memesan sebanyak 2.640 unit dust bin dengan harga satuan USD 253,62 atau Rp 3,6 juta. Total anggaran yang disapkan Dinas LH untuk pengadaan tersebut sebesar Rp 9,58 miliar dari APBD 2018. Besaran itu sudah termasuk ongkos kirim barang dari Jerman dengan tujuan kantor Dinas LH DKI di Jalan Mandala V, Cililitan, Jakarta Timur sebesar Rp 79,2 juta.
Merespons pengadaan tersebut, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai, selain pemborosan, kebijakan Pemprov DKI tak sejalan dengan upaya Pemerintah Pusat yang terus menggalakkan perbaikan ekonomi bangsa dengan meningkatkan komoditas ekspor.
"Saya kira ini bukan pemborosan saja, tapi ini alokasi tak tepat. Secara umum tidak arif. Yang paling jelas saya menilai, DKI tidak berpihak terhadap perbaikan ekonomi Indonesia," ujarnya kepada Alinea.id, Selasa (5/6).
Politisi Partai NasDem ini menepis dikatakan anti asing dalam lingkup pengadaan barang di lingkungan Pemprov DKI. Ia menjelaskan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana pun bebas memilih produk barang yang ada di e-catalog demi kemajuan Jakarta.
"Tapi kalau kelasnya tong sampah buatan negeri asing, tetap tong sampah. Jadi jangan sesuatu selalu dibuat pembenarannya saja. Mungkin kalau teknologi komunikasi dan sebagainya, tapi ini tong sampah," ungkapnya.
Sebagai mitra kerja Dinas LH, Bestari mengaku kecewa karena pihaknya kerap tidak dilibatkan dalam suatu kebijakan. Sebelumnya, kata dia, Komisi D juga tak dilibatkan pada pengadaan kendaraan penyapu jalan (road sweeper).
"Jadi jangan sampai nanti barang yang tidak dapat disetujui pembeliannya, kita tidak tahu. Tapi ini kelihatannya colong-colongan juga. Lain waktu kita akan lebih tegas saat membahas anggaran," ucapnya.
Kritik senada juga disampaikan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan. Kepada Alinea.id, ia menyampaikan bahwa anggaran untuk pengadaan tong sampah tersebut terlampau fantastis.
Karena itu, Tigor mendesak agar Anies-Sandi mengusut tuntas dugaan penggelembungan harga satuan tong sampah dalam alokasi anggaran pengadaan milik Dinas LH DKI di APBD 2018.
"Melihat urgensinya memang tong sampah diperlukan untuk menampung sampah. Tetapi belum jelas juga bagaimana penggunaan tong sampah dalam sistem pengelolaan sampah Jakarta yang jumlahnya setidaknya sudah 7.500 ton per hari," ungkap Tigor.
Pengadaan sejak era Ahok
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membantah bahwa pengadaan tong sampah asal Jerman baru dilakukan saat dirinya bertahta di Jakarta. Pengadaan tersebut, dikatakannya, telah dilakukan Dinas LH sejak tahun 2016 silam, saat DKI masih dipimpin Ahok dan Djarot.
Pengadaan itu pun tidak semata-mata dilakukan. Ada urgensi kebutuhan untuk memodernisasi pengelolaan sampah di Ibukota. Terlebih Pemprov DKI telah melaksanakan pengadaan truk convector, pasangan dari tempat asal Jerman tersebut.
"Jadi awalnya adalah truknya dulu, sesudah truk kemudian tempat sampahnya dan tempat sampahnya diadakan pada tahun 2016. Pemilihannya pun mengikuti barang yang tersedia di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," terangnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/6).
Ia pun memastikan, DKI bukan Provinsi satu-satunya yang melaksanakan pengadaan tong sampah asal Jerman itu. Sejak 2013, Probolinggo, Bandung, Medan, Palembang dan Malang telah melaksanakan pengadaan tong sampah yang sama. Seluruhnya juga melalui mekanisme pengadaan barang yang diselenggarakan LKPP.
"Dan ini bukan ada di tahun 2018, ini sudah ada sejak tahun lalu dan Jakarta bukan satu-satunya," tegas Anies kepada wartawan di Balai Kota.
Terpisah, Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Isnawa Adji memastikan bahwa kebijakan yang dilakukannya telah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah di Jakarta. Apalagi, kata dia, sebentar lagi Jakarta akan menjadi tuan rumah pesta olahraga se-Asia (Asian Games). Sementara, hingga saat ini masih mudah ditemukan gerobak sampah di sisi jalan yang menunggu dijemput truk sampah konvensional model terbuka.
"Saya malu dong sebagai Kepala Dinas kalau banyak gerobak sampah di jalan, berantakan jorok," katanya.
Selain telah sesuai dengan mekanisme pengadaan barang melalui LKPP, Adji memastikan bahwa pengadaan 3.938 dust bin sejak tahun 2016 hingga 2018 semata untuk menyelaraskan truk convector modern yang telah dimiliki sejak 2015.
"Jadi itu memang pasangannya truk convector, seperti di Eropa sudah biasa pakai itu. Dimana dust bin (tong sampah) diangkat secara otomatis dengan alat yang ada di truk," jelasnya.
Adji juga memastikan bahwa dengan harga satuan per tong sampah Rp 3,6 juga nyatanya lebih murah dibanding barang persis sama yang ramai dijual di toko online. Itu pun katanya dia, barang buatan China tanpa sertifikasi.
Sementara, Adji memastikan sejauh ini produk dalam negeri belum ada yang membuat tong sampah sesuai dengan spesifikasi yang sama seperti buatan Jerman.
"Kalau ada dari dalam negeri, pasti kita pakai. Jadi di LKPP tinggal dua, yang buatan China dan Jerman," tutupnya.
