Mengenal profil 5 pimpinan KPK periode 2019-2023

Komisi III DPR telah resmi menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 pada Jumat (13/9) dini hari. 

Kelimanya terpilih lantaran mendulang suara terbanyak dari sepuluh calon pimpinan (Capim) KPK yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Mereka telah mengikuti proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Perolehan suara pimpinan KPK jilid V yaitu, Firli Bahuri yang memperoleh 56 suara, Alexander Mawarta mendapat 53 suara, Nurul Ghufron 51 suara, Nawawi Pamolango 50 suara, serta Lili Pintauli Siregar 44 suara.

Selanjutnya, Komisi III DPR memilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Pemilihan Firli dilakukan secara aklamasi tanpa voting ulang.

Berikut profil lima pimpinan KPK periode 2019-2023:

1. Firli Bahuri

Firli merupakan salah satu capim KPK yang masuk ke dalam sepuluh nama besar dari unsur Polri. Saat ini, dia menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Dalam perjalanan kareirnya di Korps Bhayangkara, Firli pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Boediono, Wakil Kapolda Banten, Karopaminal Divpropam Polri, Kapolda Banten, Karodalops Sops Polri, Wakil Kapolda Jawa Tengah, hingga Kapolda NTB. Tak hanya di Kepolisian, pria kelahiran Lontar, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 7 November 1963 itu juga pernah mengabdi di lembaga antirasuah sebagai Deputi Penindakan KPK.

Namun saat mengabdi di KPK, Firli mempunyai catatan merah. Dia telah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat lantaran telah bertemu dengan seseorang yang terlibat dalam kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.

Berdasarkan hasil laporan Direktorat Pengawasan Internal KPK, Firli terbukti telah melangsungkan pertemuan dengan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi pada 18 September 2018. Padahal, saat itu KPK tengah menyelidiki praktik dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemprov NTB.

Dalam laporan itu, Firli tercatat pernah bertemu Gubernur TGB sebanyak tiga kali. Pertama, saat Harlah GP Ansor ke-84 di Lombok Tengah. Kemudian saat peluncuran penanaman jagung 100.000 hektare di Binder Lombok Tengah. Terakhir, saat acara farewell dan welcome game Tenis Danrem 162/ WB di Lapangan Tenis Wira Bakti.

Bahkan, Firli pernah kedapatan tengah melangsungkan pertemuan dengan Wakil Ketua BPK Bahrullah dan salah satu ketua umum partai politik dalam perkara lain yang tengah diselidiki KPK.

Berdasarkan data kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Firli tercatat terakhir kali melaporkannya pada Maret 2019. Adapun total kekayaan Kapolda Sumatera Selatan itu ditaksir mencapai Rp18.226.424.386.

2. Alexander Marwata

Alex sapaan akrab Alexander itu tentu sudah tidak asing bagi pegiat antikorupsi. Sebab, pria berumur 52 tahun itu merupakan satu-satunya peserta petahana.

Alex tercatat sebagai lulusan program Diploma IV Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dalam perjalanan kariernya, Alex pernah bekerja di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai auditor dalam kurun waktu 1987 hingga 2011.

Sebelum menginjakkan kakinya di KPK, pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah itu juga pernah menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2012.

Saat menjabat sebagai komisoner KPK, Alex mempunyai catatan kelam. Dari informasi yang didapat, diketahui dia tidak tegas dalam mengambil keputusan, bahkan dia merasa takut dalam perkara tertentu untuk dinaikan statusnya.

Meski demikian, Alex terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 27 Februari 2019. Berdasarkan LHKPN yang diunggah di laman resmi KPK, Alexander memiliki total harta senilai Rp4.968.145.287. Selain itu, dia juga punya utang senilai Rp1 miliar.

3. Nurul Ghufron

Ghufron merupakan akademisi dari Universitas Jember (Unej). Saat ini, dia tercatat sebagai Dekan Fakuktas Hukum Unej. Dirinya juga merupakan kader organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nadhatul Ulama.

Saat mengikuti proses seleksi capim KPK, pria kelahiran Sumenep, 22 September 1974 itu juga tengah maju dalam bursa pemilihan rektor Unej. Namun, dia memprioritaskan untuk mengikuti seleksi capim KPK.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), nampaknya Ghufron kurang patuh dalam melaporkan LHKPN. Tercatat, dia terakhir kali menyampaikan laporan kekayaanya pada 23 April 2018. Adapun totalnya sebesar Rp1.832.777.249.

Kelalaian itulah yang membuat Ghufron dicecar saat uji kelayakan dan kepatutan oleh anggota DPR RI. Namun, saat itu dia berdalih masih terdapat kekurangan surat kuasa untuk memeriksa rekening anak pertamanya yang sudah beranjak dewasa.

Meski kader NU, Ghufron tercatat memiliki sejumlah catatan buruk. Diduga, dia pernah menggunakan fasilitas negara yakni mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Bahkan, dia pernah didiagnosis mengidap penyakit vertigo level II.

4. Nawawi Pomolango

Nawawi merupakan Hakim Utama Muda di Pengadilan Tinggi Denpasar Bali. Dapat dikatakan, dia sudah mempunyai jam terbang yang cukup mumpuni di bidang kehakiman.

Mengawali karier hakim di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah pada 1992, hanya berselang empat tahun dia dipindah tugaskan ke Pengadilan Negari Tondano, Sulawesi Utara.

Pada 2011, dia mulai berkecimpung dengan ranah tindak pidana korupsi (Tipikor) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tercatat, dia pernah memvonis 14 tahun kurungan penjara terhadap mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathanah dalam suatu kasus suap.

Bahkan, dia juga pernah memvonis mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar selama 8 tahun penjara dalam kasus uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam kepatuhan penyerahan LHKPN, Nawawi tercatat terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 26 Maret 2019. Total harta kekayaan Nawawi sebesar Rp1.893.800.000.

5. Lili Pintauli Siregar

Lili merupakan satu-satunya representasi wanita di struktur pimpinan KPK 2019-2023. Dia merupakan seorang advokat. Perempuan kelahiran Tanjung Pandan itu juga pernah menjabat sebagai Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode yakni 2008-2013 dan 2013-2018.

Lili berkecimpung di dunia hukum bermula dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang saat itu menjabat sebagai Asisten Pembela Umum. Kemudian, wanita kelahiran 9 Februari 1966 itu mulai bergabung pada Pusat Bantuan dan Penyanderaan Hukum Indonesia (Pukabumi) Medan pada 1994. Setelah itu, dia memulai kariernya di LPSK pada 2008.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Lili mempunyai pandangan untuk menjalin kerja sama antara KPK dengan LPSK. Sebab, dia menginginkan para pegawai lembaga antirasuah dan juga para saksi mendapat perlindungan guna mencegah tindak kekerasan dan teror.

Bahkan, semasa LPSK di bawah perempuan berdarah Batak itu pernah meminta perlindungan kepada para pegawai KPK, tetapi hal tersebut belum mendapat respons lebih jauh oleh KPK.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai, dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Karena itulah, saya menugaskan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri PANRB untuk menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi-substansi di revisi Undang-Undang KPK inisiatif DPR.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Sep 12, 2019 at 11:45pm PDT