Menhan tolak tarik pasukan TNI-Polri dari Papua

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menolak menarik seluruh pasukan TNI dan Polri keluar dari tanah Papua seperti usul Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda. Menurut dia, usul orang asing tak perlu didengarkan. 

"Dia (Benny) kan bukan lagi bagian dari warga negara kita, jadi sudah tidak perlu lagi (dikabulkan permintaannya atau diajak dialog)," ujar Ryamizard kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (2/10).

Benny saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Meskipun telah mendapat suaka dan tinggal di Inggris, Benny kerap ikut mengomentari persoalan-persoalan terkait Papua. Oleh Menko Polhukam Wiranto, Benny bahkan dituding sebagai dalang berbagai peristiwa kerusuhan di  Papua. 
 
Sebelumnya, Ketua DPR Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa mengusulkan agar pemerintah berdialog dengan tokoh ULMWP untuk mencari solusi meredakan ketegangan di Papua. Terkait itu, Benny mengatakan sepakat berdialog asalkan pasukan TNI-Polri ditarik dari Papua. 

Menurut Menhan, dialog dengan tokoh-tokoh Papua sudah menjadi salah satu pendekatan yang diambil pemerintah untuk meredakan konflik. Tapi, pemerintah menolak kehadiran Benny dalam dialog tersebut. 

"Karena dia bukan warga negara Indonesia. Di Papua, pun dia dianggap asing saja," jelas Ryamizard. 

Menurut Menhan, dialog dengan tokoh-tokoh Papua sudah digelar sejak dua pekan lalu. Lewat dialog dan diskusi, ia optimistis pemerintah dan warga Papua bisa menemukan solusi untuk mengakhiri konflik dan kekerasan yang terus berulang di Papua. 

"Kita terus berdialog dengan mereka, namun harus dengan cara yang persuasif dan tidak bisa dipaksa-paksa. Tanpa adanya hasutan, pasti mereka mengerti dan mau kok (berdialog)," ucapnya.

Hingga kini, Papua terus bergejolak. Pekan lalu, kerusuhan terjadi di Wamena, Jayawijaya. Dalam peristiwa itu, perusuh membakar rumah warga dan ruko. Lebih dari 30 orang tewas.