Menkes: Anggaran Kesehatan 2024 sebesar 5,6% dari APBN

Pemerintah berkomitmen meningkatkan anggaran kesehatan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Pada tahun 2024, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau sebesar 5,6% dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1% atau Rp13,9 triliun dibandingkan dengan anggaran tahun 2023.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik setelah guncangan hebat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir sejak akhir 2021 secara konsisten berada di atas 5,0%. 

Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022. "Alhamdulillah Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik," jelas Budi Gunadi di Jakarta, Rabu (16/8).

Budi Gunadi menerangkan, lima tahun terakhir anggaran kesehatan terus meningkat. Dari sebesar Rp119,9 triliun pada 2020 menjadi Rp124,4 triliun di tahun 2021. Lalu menjadi Rp134,8 triliun pada 2022, naik menjadi Rp172,5 triliun pada 2023 dan tahun depan dianggarkan sebesar Rp186,4 triliun.

"Dengan kenaikan anggaran, tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Kesehatan untuk sesegera mungkin menyelesaikan target-target dari Bapak Presiden, terutama untuk menjalankan program promotif dan preventif. Yaitu menjaga masyarakat agar tidak jatuh sakit," jelas Budi.

Anggaran kesehatan pada 2024 dialokasikan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, serta menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir.

Lalu, untuk mengefektifkan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024. Ini dilakukan melalui perluasan cakupan pencegahan untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.