Menkes kapok pakai data Kemenkes, Epidemiolog UI: Selamat datang di hutan

Ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, merespons Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, yang mengaku tidak lagi mempercayai data penerima program vaksinasi Covid-19 dari kementerian yang dipimpinnya.

Menurut Juru Wabah UI itu, memang sudah sejak lama data di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kacau. Bahkan, data terkait tenaga kesehatan (nakes).

“Welcome to the jungle (selamat datang di hutan tropis). Kemenkes itu data surveilans juga tidak sempurna. Apalagi, data vaksinasi. Yang paling amburadul di Kemenkes itu data,” ucapnya kepada reporter Alinea.id, Sabtu (23/1).

Ketersediaan data, sambungnya, berpengaruh pada proses vaksinasi Covid-19. Para Menkes pendahulu Budi Gunadi Sadikin dinilainya tidak pernah menyiapkan data secara komprehensif.

“Data nakes bayangin. Mereka harus pakai survei. Itu data di badan litbang (penelitian dan pengembangan) yang mana. Enggak bisa dipertanggungjawabkan. Seharusnya bisa itu karena di-update dua tahun atau setahun yang lalu,” tutur Pandu.

Menurut Pandu, wajar Menkes Budi Gunadi Sadikin kecewa, karena pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama terganjal data nakes tidak akurat.

Lebih jauh pandu menilai, kekacauan dalam sistem pendaftaran nakes di Kemenkes menyebabkan vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang terpenting ini hanya baru sekitar 20%. Semestinya, kata dia, saat ini vaksinasi Covid-19 untuk nakes sudah mencapai 50%.

Ia pun menyarankan agar Budi Gunadi Sadikin mengubah pola pikir dalam birokrasi di Kemenkes dan perlu direformasi agar lebih menghargai data. Disisi lain, penanganan pandemi Covid-19 harus pula tersistem dalam jangka panjang.

Sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin menyatakan tidak percaya terhadap data dari Kemenkes. “Datanya juga biar enggak salah gimana, saya sudah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil,” ucapnya dalam sebuah diskusi virtual yang ditayangkan kanal PRMN SuCi di Youtube, Rabu (20/1).

Ke depan, kata dia, data penerima program vaksinasi akan menggunakan data milik KPU. “Aku pakai datanya KPU. Kita ambil KPU manual, kemarin baru pemilihan itu Jabar, kayaknya itu yang paling current, basednya untuk rakyat di atas 17 tahun,” tutur Budi.