Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkap strategi mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dalam hal ini, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia berada pada angka 0% di 2024 mendatang. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 2,04%.
"Strategi yang kita tempuh, pertama, pengurangan beban. Kemudian, peningkatan pendapatan. Dan yang ketiga, mengatasi kantong-kantong kemiskinan," kata Muhadjir dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Tiga strategi itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, hingga partisipasi masyarakat.
Strategi pengurangan beban mencakup jaminan sosial, bantuan sosial, serta subsidi tepat sasaran. Lalu untuk peningkatan pendapatan, dilakukan melalui program pemberdayaan, kewirausahaan, dan pendidikan.
"Kita sekarang berada di posisi 2,04%. Tahun 2023 ini, kita harapkan akan berada di posisi paling tidak 1,04%, sehingga pada 2024 kita harapkan mendekati, atau syukur-syukur bisa betul-betul 0%," ujar Muhadjir.
Sementara untuk strategi kantong kemiskinan, dilakukan melalui sejumlah perbaikan di antaranya rumah tidak layak huni, kawasan lingkungan, dan sanitasi. Muhadjir menyebut, upaya ini dilakukan dengan kerja sama antarkementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Ada berbagai macam skema yg sudah disiapkan, yang penting bagaimana kita mengintegrasikan semua ini," ucap dia.
Dalam Rakornas tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pihaknya menyiapkan kawasan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Hal ini dilakukan di bawah komando Kemenko PMK dan berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Mengeroyok dalam satu kawasan dengan semua program, baik itu upgrading rumahnya dengan BSPS, penyediaan air bersihnya, kemudian sanitasinya," kata Basuki.
Diketahui, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di daerah. Bantuan ini menyasar hunian yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni, dengan dana stimulan dari pemerintah.
Basuki menyebut, perbaikan sarana dan prasarana untuk pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut juga bakal didukung dengan program pemberdayaan masyarakat dari lembaga lain, seperti Kementerian Sosial (Kemensos). Ia berharap, upaya ini dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
"Jadi prasarana investasi untuk ekonomi wilayah, melalui pembangunan prasarana di kawasan-kawasan pedesaan," ujar dia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia. Kebutuh primer ini termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
Saat membuka Rakornas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah menuntaskan permasalah kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayahnya. Saat ini, ujar Jokowi, masih ada 14 provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas angka nasional.
"Ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu, target kita di 2024, kemiskinan ekstrem ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah," kata Jokowi dalam sambutannya.
Disampaikan Jokowi, data yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem seharusnya sudah ada di masing-masing daerah hingga ke tingkat desa. Kepala daerah diminta melakukan pengecekan terhadap data masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
"Semuanya sudah ada datanya. Artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira sudah tidak usah menyampaikan lagi, intervensi apa yang harus dilakukan, semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," ujar Jokowi.
