Menkopolhukam minta pemda tak dramatisasi kasus coronavirus

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, 'menyentil' pemerintah daerah yang melakukan dramatisasi persoalan coronavirus atau Covid-19. Ihwal itu disampaikan karena informasi penanganan virus tersebut terpusat di Kementerian Kesehatan.

"Pemerintah daerah jangan melakukan dramatisasi persoalan. Padahal belum jelas, sudah konferensi pers soal coronavirus," ujar Mahfud di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengingatkan agar setiap orang berhati-hati dalam memberikan keterangan terkait coronavirus yang bersifat politis. Terlebih, sampai melakukan dramatisasi dan terkesan cari panggung.

"Masyarakat supaya ditenangkan. Pemerintah siap dan mampu menangani masalah corona dengan standar WHO," jelas dia.

Sementara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta pemerintah daerah dapat berkoordinasi terkait publikasi informasi wabah Covid-19.

Juru bicara Indonesia untuk Covid-19 Achmad Yurianto, menegaskan, kewenangan melakukan publikasi informasi wabah coronavirus Covid-19 hanya dimiliki Kemenkes. Dia mengaku heran ada kepala daerah yang mengumumkan virus tersebut di daerahnya.

"Kalau daerah mengumumkan sendiri, saya enggak tahu dari mana datanya. (Misalnya) Cianjur mengumumkan sendiri, ada suspect corona. Dari mana mendapatkan data seperti itu," tutur Achmad, di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Achmad menyampaikan akan mengoordinasikan kepada seluruh kepala daerah terkait publikasi informasi wabah vidus yang berasal dari Kota Wuhan, China itu.

"Sekali lagi pada ranah medis, biarlah medis yang mengumumkan. Jangan kemudian diumumkan orang lain. Takutnya nanti bias enggak karu-karuan," ujar Achmad.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris, memberikan informasi terkait adanya coronavirus di daerahnya. Bahkan, dia mengungkapkan, dua warga Kota Depok yang terpapar coronavirus sempat berobat ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok.

Tak hanya Idris, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga bersikap demikian. Hanya saja, Anies mengimbau warganya jika terinfeksi Covid-19 dapat menghubungi layanan kesehatan 119.